Tok! UU KPK Baru Disahkan, Anggota DPR Lagi Akrobat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur HICON Law & Policy Strategic Hifdzil Alim merespons keputusan DPR RI mengesahkan revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Selasa (17/9).

Menurutnya, anggota DPR-pemerintah sangat nekat mengesahkan RUU KPK sebagai sebuah akrobat pembuatan legislasi di Indonesia.

"Ini akan menempatkan DPR pada situasi yang tidak menguntungkan karena akan selalu dihujat oleh publik. Ini benar-benar akrobat legislasi yang luar biasa," katanya kepada wartawan, Selasa (17/9/2019).

Baca Juga: Hari Ini DPR Ketok Palu Revisi UU KPK?

Baca Juga: Jokowi Jangan Gak Konsisten Antara Mulut dengan Perbuatan, Revisi UU KPK?

Lanjutnya, ia mengatakan anggota DPR memang memiliki kewenangan legislasi, tetapi pembahsan superkilar di RUU KPK nampak tidak wajar.

"Pembahasan yang super kilat di RUU KPK ini memang terlihat tidak wajar. Vested interestnya (kepentingan kuat) untuk memangkas KPK menjadi kentara sekali. Kenapa pembahasan super cepat seperti ini tidak tampak pada banyak pembahasan RUU lainnya," tambahnya.

Berikut inipoin yang disepakati Baleg DPR dan Pemerintah terkait revisi UU KPK:

Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen; pembentukan Dewan Pengawas; pelaksanaan penyadapan; mekanisme penghentian penyidikan dan atau penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK.

Kemudian, koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum yang ada sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi; mekanisme penggeledahan dan penyitaan; dan sistem kepegawaian KPK.