Portal Berita Ekonomi Sabtu, 06 Juni 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:58 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq ditutup positif 2,06% pada level 9.814.
  • 10:57 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones ditutup positif 3,15% pada level 27.110.
  • 10:56 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 ditutup positif 2,64% pada level 3.193.
  • 10:55 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.685 USD/troy ounce.
  • 10:54 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 42,30 USD/barel.
  • 10:53 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 39,55 USD/barel.

Revisi UU KPK Disahkan, Penyidik KPK Berstatus ASN

Revisi UU KPK Disahkan, Penyidik KPK Berstatus ASN
WE Online, Jakarta -

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarief mengaku masih belum membahas dampak dari pengesahan revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mengharuskan semua pegawai KPK berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga: Pembentukan Dewas KPK juga Selera Istana? Ini kata Moeldoko

"Itu salah satu yang paling urgen karena di KPK ada tiga jenis pegawai, pegawai tetap, pegawai negeri yang dipekerjakan, pegawai tidak tetap, jadi perlu penyesuaian nomenklatur yang rumit," kata Laode di Jakarta, Selasa.

Ia pun akan berkomunikasi ke Kementerian Aparatur Negara untuk membahas perubahan itu.

"Hal ini harus dibicarakan khusus dengan Menpan RB," tambah Syarif.

Kondisi ini terkait dengan implikasi pekerjaan hari per hari KPK.

"Ini adalah day to day business KPK khususnya perubahan status kepegawaian di KPK," ungkap Syarif.

Pada Selasa, Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK.

Dalam revisi UU tersebut diatur bahwa KPK adalah lembaga dalam rumpun eksekutif sehingga seluruh pegawai KPK adalah ASN.

Pasal 24 berbunyi ayat (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69B ayat (1) berbunyi "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai Pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 69C berbunyi Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga

Tag: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,774.27 3,735.72
British Pound GBP 1.00 17,840.66 17,661.74
China Yuan CNY 1.00 1,992.25 1,972.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,170.50 14,029.50
Dolar Australia AUD 1.00 9,848.50 9,749.10
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,828.43 1,810.21
Dolar Singapura SGD 1.00 10,141.34 10,035.41
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,050.93 15,889.81
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,317.06 3,277.92
Yen Jepang JPY 100.00 12,990.92 12,860.48
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4947.782 31.078 693
2 Agriculture 1005.979 2.246 22
3 Mining 1279.030 9.869 49
4 Basic Industry and Chemicals 756.813 -4.797 78
5 Miscellanous Industry 899.382 35.666 52
6 Consumer Goods 1816.718 -5.780 58
7 Cons., Property & Real Estate 342.717 5.540 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 906.783 3.973 78
9 Finance 1031.378 8.454 93
10 Trade & Service 615.344 6.666 173
No Code Prev Close Change %
1 JAST 102 137 35 34.31
2 FOOD 85 114 29 34.12
3 MTSM 138 185 47 34.06
4 CMNP 1,500 1,875 375 25.00
5 SAPX 1,460 1,825 365 25.00
6 TECH 216 270 54 25.00
7 IMAS 520 645 125 24.04
8 TPMA 226 276 50 22.12
9 OASA 318 386 68 21.38
10 INPP 705 855 150 21.28
No Code Prev Close Change %
1 DPUM 100 93 -7 -7.00
2 NATO 432 402 -30 -6.94
3 JAWA 73 68 -5 -6.85
4 INPS 2,920 2,720 -200 -6.85
5 KBLV 470 438 -32 -6.81
6 MPRO 890 830 -60 -6.74
7 TMPO 149 139 -10 -6.71
8 NIRO 150 140 -10 -6.67
9 MARI 135 126 -9 -6.67
10 INCI 394 368 -26 -6.60
No Code Prev Close Change %
1 PURA 77 74 -3 -3.90
2 BBRI 3,060 3,110 50 1.63
3 TLKM 3,300 3,230 -70 -2.12
4 PWON 414 462 48 11.59
5 BBCA 28,950 28,625 -325 -1.12
6 BBTN 975 1,055 80 8.21
7 BMRI 4,730 4,850 120 2.54
8 TOWR 1,015 1,065 50 4.93
9 PGAS 955 1,030 75 7.85
10 BBNI 4,140 4,250 110 2.66