Portal Berita Ekonomi Selasa, 15 Oktober 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:51 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq dibuka negatif 0,07% pada level 8.051
  • 20:50 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 dibuka negatif 0,05% pada level 2.968
  • 20:48 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones dibuka negatif 0,19% pada level 26.764
  • 20:32 WIB. GOLD - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.490 USD/troy ounce
  • 20:31 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 59,13 USD/barel
  • 20:30 WIB. OIL- Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 53,44 USD/barel
  • 20:27 WIB. Valas - Dollar menguat 0,02% terhadap Yen pada level 108,31 Yen/USD
  • 20:26 WIB. Valas - Dollar menguat 0,77% terhadap Poundsterling pada level 1,2570 USD/Pound
  • 20:24 WIB. Valas - Dollar menguat 0,14% terhadap Euro pada level 1,1026 USD/Euro
  • 16:12 WIB. Valas - Yuan ditutup negatif 0,39% terhadap USD pada level 7,0617 Yuan/USD
  • 16:07 WIB. Valas - Rupiah ditutup positif 0,01% terhadap USD pada level Rp. 14.140/USD
  • 16:05 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup positif 0,81% pada level 26.521
  • 16:04 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup positif 0,37% pada level 3.125
  • 16:03 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup positif 1,15% pada level 3.007
  • 15:53 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup positif 1,11% pada level 2.067

UU KPK yang Telah Direvisi akan Digugat Lewat PTUN Hingga ke MK

UU KPK yang Telah Direvisi akan Digugat Lewat PTUN Hingga ke MK - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Kalangan masyarakat sipil tengah menyiapkan amunisi untuk menggugat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang baru saja direvisi oleh DPR dan pemerintah. Tidak hanya uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), UU KPK versi revisi juga akan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Ada tiga langkah ya, satu ke PTUN mempermasalahkan pilihan presiden menunjuk Menkumham dan Menpan-RB) membahas UU KPK," kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Feri menerangkan, gugatan ke PTUN dilakukan mengingat Surat Presiden (Surpres) yang hanya menunjuk menteri dalam pembahasan revisi UU itu tanpa melibatkan KPK. Menurutnya, KPK seharusnya dilibatkan langsung mengingat pembahasan UU berkaitan langsung dengan lembaga antirasuah tersebut.

"Kenapa tidak ditunjuk KPK-nya membahas, nah itu akan diuji di PTUN soal tindakan Presiden," kata Feri lagi.

Baca Juga: Presiden Saja Diawasi, Masa KPK Tidak Mau?

Feri mengatakan, adanya kecacatan dalam prosedural pembahasan revisi UU KPK juga dapat diuji materikan ke PTUN atau ke MK. Dia menjelaskan, pembahasan revisi tidak melalui Prolegnas prioritas dan tidak diputuskan secara forum di parlemen.

Dia berpendapat, pembahasan revisi UU KPK artinya telah melanggar prosedural. Sehingga, menurutnya, pelanggaran prosedur yang tidak sesuai dengan konstitusi itu akan diuji ke MK.

"Nah itu yang bakal dijalani lebih dulu, PTUN kemudian uji formil di MK soal prosedur yang salah lalu nanti soal substansi. Kita lihat lah hasil uji formil, kalau kemudian hasil uji formil negatif, disahkan oleh MK, maka prosedurnya kan dibenarkan oleh MK, maka baru kita uji substansinya, materinya ke MK," katanya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta masyarakat mengawal proses uji materi hasil revisi UU KPK. ICW dan sejumlah elemen masyarakat berencana untuk mengajukan uji materi hasil revisi UU KPK di MK.

"Judicial review pasti, kita akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhan di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Baca Juga: Jokowi Setuju Revisi UU KPK, KPK Balas Tetapkan Tersangka Menpora?

Kurnia mengatakan, dalil-dalil yang disampaikan ke MK nantinya mengenai sejumlah poin yang dinilai melemahkan KPK dan bertentangan hukum. Misalnya, keberadaan Dewan Pengawas, izin penyadapan, serta wewenang menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3).

Kurnia menjelaskan, tentang sejumlah poin tersebut, salah satunya mengenai keberadaan Dewan Pengawas. Menurut dia, KPK selama ini telah memiliki sistem pengawasan baik dari internal maupun eksternal.

Ia mengatakan, pengawasan dari internal dilakukan oleh Deputi Pengawas Internal dan pengaduan masyarakat, yang merupakan salah satu kedeputian yang ada di KPK. Dia mengatakan, deputi tersebut telah menjalankan kinerja pengawasan dengan baik.

"Jangankan pegawai, dua komisioner KPK, Saut Situmorang karena pernyataannya terkait dengan organisasi kemahasiswaan dan Abraham Samad karena bocornya sprindik salah satu tersangka kasus korupsi, dua orang ini pernah dijatuhi sanksi etik di internal KPK," kata dia.

Partner Sindikasi Konten: Republika

Baca Juga

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,785.16 3,747.30
British Pound GBP 1.00 17,882.08 17,698.52
China Yuan CNY 1.00 2,009.37 1,988.25
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,196.63 14,055.37
Dolar Australia AUD 1.00 9,628.15 9,529.54
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,809.96 1,791.79
Dolar Singapura SGD 1.00 10,366.29 10,259.39
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,656.04 15,498.86
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,397.95 3,361.72
Yen Jepang JPY 100.00 13,111.04 12,976.98

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6126.877 21.077 657
2 Agriculture 1348.279 -2.319 20
3 Mining 1611.864 -7.561 48
4 Basic Industry and Chemicals 863.719 15.438 74
5 Miscellanous Industry 1148.018 -6.840 50
6 Consumer Goods 2164.148 14.244 54
7 Cons., Property & Real Estate 500.309 -1.443 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1209.995 -9.069 75
9 Finance 1233.976 7.226 90
10 Trade & Service 798.984 2.223 164
No Code Prev Close Change %
1 SLIS 505 630 125 24.75
2 BMAS 240 292 52 21.67
3 TIRA 190 230 40 21.05
4 ISAT 2,680 3,040 360 13.43
5 PALM 210 238 28 13.33
6 VIVA 83 92 9 10.84
7 FITT 81 89 8 9.88
8 INTD 137 150 13 9.49
9 ASRM 2,040 2,230 190 9.31
10 HELI 151 165 14 9.27
No Code Prev Close Change %
1 FREN 220 168 -52 -23.64
2 DUTI 6,850 5,500 -1,350 -19.71
3 AKPI 470 398 -72 -15.32
4 AMAG 320 282 -38 -11.88
5 ITMA 820 725 -95 -11.59
6 TELE 338 304 -34 -10.06
7 BAJA 95 86 -9 -9.47
8 BMSR 93 85 -8 -8.60
9 KIOS 384 352 -32 -8.33
10 MDKI 248 228 -20 -8.06
No Code Prev Close Change %
1 FREN 220 168 -52 -23.64
2 LMAS 61 60 -1 -1.64
3 MAMI 212 220 8 3.77
4 KPIG 130 133 3 2.31
5 MSIN 432 454 22 5.09
6 TCPI 6,825 6,700 -125 -1.83
7 MNCN 1,310 1,310 0 0.00
8 IPTV 510 515 5 0.98
9 ABBA 161 151 -10 -6.21
10 BBRI 3,920 3,920 0 0.00