Portal Berita Ekonomi Senin, 14 Oktober 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:43 WIB. Cadangan Devisa - China US$ 3,1 Triliun - Jepang US$ 1,3 Triliun - India US$ 437 Miliar - Hong Kong US$ 432 Miliar - Korea Selatan US$ 403 Miliar
  • 08:00 WIB. Pertumbuhan Ekonomi - China 6,20% - India 5,00% - Korea Selatan 2,00% - Jepang 1,00% - Hong Kong 0,50% - 
  • 07:56 WIB. GDP Per Kapita - Jepang US$ 48.919 - Hong Kong US$ 38.784 - Korea Selatan US$ 26.761 - China US$ 7.755 - India US$ 2.104
  • 07:44 WIB. Suku Bunga Asia - India 5,15% - China 4,20% - Korea Selatan 1,50% - Hong Kong 2,25% - Jepang -0,10%

Pilih Menkes, Jokowi Disarankan...

Pilih Menkes, Jokowi Disarankan... - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin diminta mengedepankan menteri yang mempunyai jiwa leadership, punya kapasitas dan tentunya memihak pada kepentingan rakyat. Hal itu disampaikan oleh Pengurus Komunitas Sehat itu Murah (KOMSIM), dr. Handrawan Nadesul.

Handrawan Nadesul menyoroti kinerja Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek yang masih belum menekankan program preventif sesuai konsep pembangunan kesehatan dengan kondisi seperti negara tengah berkembang, yakni primary health care. Yakni, mendahulukan revitalisasi puskesmas dengan segala programnya.

"Itu sebab target MDGs (Millennium Development Goals) kita tidak tercapai, barangkali karena membiarkan fokus pengobatan," kata Handrawan di Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

Baca Juga: Minta DPR Tunda RUU KUHP, Fahri Ngajak Jokowi Bertemu

Baca Juga: Gerakan Mahasiswa 98 Bisa Terulang, Jokowi Awas!!

Motivator kesehatan ini juga menyoroti anggaran yang habis untuk belanja obat, sementara masyarakat masih berobat untuk penyakit yang sama karena belum diberdayakan lewat penyuluhan, seperti komunikasi informasi edukasi. Itu pula sebab BPJS Kesehatan tekor lebih dari 20 triliun, kata dia, sebab masyarakat peserta sudah telanjur dalam kondisi sakit.

"Padahal kalau pembangunan lebih mengutamakan di hulu, memberdayakan masyarakat hidup sehat dan mampu membatalkan setiap kemungkinan jatuh sakitnya, beban anggaran kesehatan tidak seberat akibat pembangunan kesehatan berat di hilir: menunggu rakyat sakit baru diberi obat murah dan RS gratis," katanya.

Dokter yang telah menghasilkan 89 buku kesehatan ini menyarankan agar memanfaatkan media mainstream dan sosial media dalam mengedukasi pembangunan di hulu, seperti TV, radio dan sosial media (sosmed).

Merespons kualifikasi Menkes mendatang, menurut dokter yang dikenal sastrawan ini, memang salah satu kualifikasi Menkes idealnya profesi dokter. Tapi bukan klinisi melainkan dokter public health dan orang lapangan. 

Dia mencontohkan mantan Menkes dr Adhyatma. Beliau seorang Menkes yang memiliki wawasan manajerial kesehatan bukan klinisi. Dan dokter public health itu wajib.

"Kualifikasi Menkes mendatang selain dokter public health, kandidat harus berpengalaman lapangan, menguasai aspek preventive medicine, dan cermat berhitung ekonomi kesehatan, selain berpihak pada rakyat, membela kepentingan rakyat," tegas dokter yang kerap mengisi acara motivasi kesehatan ini.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Baca Juga

Tag: Kabinet Kerja, Joko Widodo (Jokowi), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Nila Djuwita Farid Moeloek

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,788.73 3,750.67
British Pound GBP 1.00 17,681.50 17,499.19
China Yuan CNY 1.00 2,009.13 1,989.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,210.00 14,068.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,625.85 9,526.85
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,811.76 1,793.63
Dolar Singapura SGD 1.00 10,342.07 10,237.23
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,659.42 15,497.31
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,397.08 3,360.73
Yen Jepang JPY 100.00 13,165.94 13,030.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6105.800 82.159 657
2 Agriculture 1350.598 -15.019 20
3 Mining 1619.425 16.269 48
4 Basic Industry and Chemicals 848.281 23.815 74
5 Miscellanous Industry 1154.858 27.727 50
6 Consumer Goods 2149.904 36.488 54
7 Cons., Property & Real Estate 501.752 7.500 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1219.064 25.244 75
9 Finance 1226.750 6.612 90
10 Trade & Service 796.761 7.622 164
No Code Prev Close Change %
1 SLIS 406 505 99 24.38
2 KONI 580 710 130 22.41
3 ABBA 132 161 29 21.97
4 TELE 278 338 60 21.58
5 INAF 1,185 1,390 205 17.30
6 INPP 720 840 120 16.67
7 AKPI 406 470 64 15.76
8 JSPT 810 935 125 15.43
9 SMDM 123 140 17 13.82
10 GIAA 525 580 55 10.48
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 498 374 -124 -24.90
2 TIRA 252 190 -62 -24.60
3 BAYU 1,600 1,250 -350 -21.88
4 TNCA 402 320 -82 -20.40
5 TFCO 464 384 -80 -17.24
6 APEX 615 510 -105 -17.07
7 ANDI 2,290 1,915 -375 -16.38
8 PYFA 178 160 -18 -10.11
9 TALF 368 332 -36 -9.78
10 OPMS 308 278 -30 -9.74
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 210 212 2 0.95
2 IPTV 505 510 5 0.99
3 MNCN 1,270 1,310 40 3.15
4 TELE 278 338 60 21.58
5 TCPI 6,400 6,825 425 6.64
6 ABBA 132 161 29 21.97
7 OPMS 308 278 -30 -9.74
8 TRAM 118 120 2 1.69
9 FREN 218 220 2 0.92
10 ERAA 1,620 1,655 35 2.16