Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kosongkan Bangku Kelas, 1.000 Mahasiswa Trisakti Turun ke Jalan Hari ini

Kosongkan Bangku Kelas, 1.000 Mahasiswa Trisakti Turun ke Jalan Hari ini Kredit Foto: Antara/Reno Esnir
Warta Ekonomi, Jakarta -

Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti Jakarta, Edmund Seko mengatakan setidaknya 1.000 orang mahasiwa Trisakti akan ikut dalam puncak aksi demontrasi mahasiswa, Selasa (24/9) hari ini. Mahasiswa akan melakukan long march dari kampus ke gedung DPR.

"Paling kurang 1.000 mahasiswa akan turun ke jalan untuk mengikuti aksi ini. Kami akan melakukan 'long march' dari kampus ke DPR," ujar Edmund di Jakarta, Selasa (24/9).

Baca Juga: RKUHP Ditunda, Politisi Nasdem ini sebut Jokowi Rusak Hubungan dengan DPR

Baca Juga: Tiga Mahasiswa Uncen Tewas, Polisi Bilang karena Peluru Karet

Edmind menambahkan, tuntutan mahasiswa masih sama seperti hari sebelumnya, yakni meminta pemerintah dan DPR menuntaskan agenda reformasi. Aksi gabungan sejumlah BEM kampus tersebut juga menuntut agar merestorasi upaya pemberantasan KKN, merestorasi demokrasi, hak akyat untuk berpendapat, penghormatan perlindungan dan pemenuhan HAM, dan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan.

Selanjutnya, merestorasi perlindungan sumber daya alam, pelaksanaan reformasi agraria dan tenaga kerja dari ekonomi yang eksploitatif. Kemudian, merestorasi kesatuan bangsa dan negara dengan penghapusan diskriminasi antaretnis, pemerataan ekonomi, dan perlindungan bagi perempuan.

Selain itu, sejumlah Rancangan Undang-undang bermasalah seperti RUU KUHP, RUU KPK, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, maupun RUU SDA ditunda pengesahannya. Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia, M Nurdiansyah mengatakan sejumlah agenda reformasi tak kunjung tuntas bahkan cenderung dikhianati pemegang kekuasaan.

"KPK dilemahkan dengan revisi UU KPK dan pimpinan bermasalah, RKUHP dan UU ITE yang mengancam demokrasi, RUU Pertanahan, RUU Minerba dan RUU Sumber Daya Alam yang tidak berpihak pada rakyat, hingga agenda reformasi agraria dan penyelesaian kasus HAM yang tak junjung tuntas," jelas Nudiansyah. (Antara)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: