Portal Berita Ekonomi Kamis, 14 November 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:34 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,12% terhadap Euro pada level 1,0994 USD/Euro
  • 20:32 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,08% terhadap Poundsterling pada level 1,2841 USD/Pound
  • 20:30 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,16% terhadap Yen pada level 108,65 Yen/USD
  • 20:25 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.467 USD/troy ounce
  • 20:22 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 63,07 USD/barel
  • 20:21 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 57,66 USD/barel
  • 15:56 WIB. Valas - Yuan ditutup positif 0,04% terhadap USD pada level 7,0260 Yuan/USD
  • 15:53 WIB. Valas - Rupiah ditutup positif 0,06% terhadap USD pada level Rp.14.088/USD
  • 15:52 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup negatif 0,93% pada level 26.323
  • 15:51 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup positif 0,16% pada level 2.909
  • 15:50 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup negatif 0,21% pada level 3.232
  • 15:49 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka negatif 0,34% pada level 7.326
  • 13:47 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup melemah 0,76% pada level 23.141
  • 13:47 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup menguat 0,36% pada level 2.130

15 Alasan Kenapa Revisi UU KPK Perlu Ditolak, Nomor 4 dan 9 Ngeri!

15 Alasan Kenapa Revisi UU KPK Perlu Ditolak, Nomor 4 dan 9 Ngeri! - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

DPR bersama dengan pemerintah telah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai keseluruhan poin dalam UU tersebut akan melemahkan KPK dan menjadi titik mundur pemberantasan korupsi.

Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) revisi UU KPK bukan barang baru, sejak 2010 DPR dan pemerintah saling bergantian mengusulkan perubahan. Mulai dari pembentukan Dewan Pengawas, pembatasan kerugian negara yang bisa diusut KPK, eksistensi waktu kelembagaan, kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sampai pada pengaturan penyadapan. Narasi penguatan yang selama ini disebutkan oleh DPR ataupun pemerintah hanya sekadar halusinasi belaka.

Berikut poin-poin krusial dalam revisi UU KPK yang dikhawatirkan memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi:

1. KPK Tidak Lagi Lembaga Negara Independen

Pasal 1 ayat (3), Pasal 3 UU KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini.

Penjelasan: Aturan ini bertabrakan dengan empat putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus, yakni tahun 2006, 2007, 2010, dan 2011. Pada putusan tersebut menegaskan bahwa KPK bukan bagian dari eksekutif, melainkan lembaga negara independen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU KPK sebelumnya.

2. Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37 A UU KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas a) Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;

Penjelasan: Konsep lembaga negara independen pada dasarnya tidak mengenal kelembagaan pengawas, namun yang dijadikan fokus adalah membangun sistem pengawasan. Jadi, secara konsep teori logika DPR dan pemerintah keliru. KPK sendiri selama ini telah diawasi oleh publik, dalam hal keuangan mekanisme audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, kinerja melalui DPR dengan forum Rapat Dengar Pendapat, dan lembaga anti rasuah itu secara berkala melaporkan kinerja kepada Presiden. Khusus langkah penindakan, KPK bertanggung jawab pada institusi kekuasaan kehakiman.

Baca Juga

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Demonstrasi, mahasiswa

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,778.16 3,740.37
British Pound GBP 1.00 18,193.76 18,011.32
China Yuan CNY 1.00 2,017.76 1,996.83
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,168.49 14,027.51
Dolar Australia AUD 1.00 9,633.16 9,535.90
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,809.58 1,791.55
Dolar Singapura SGD 1.00 10,395.08 10,288.62
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,586.76 15,430.26
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,408.34 3,370.38
Yen Jepang JPY 100.00 13,034.49 12,901.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6098.950 -43.551 661
2 Agriculture 1397.743 -4.240 20
3 Mining 1452.243 -21.357 49
4 Basic Industry and Chemicals 939.059 -8.969 76
5 Miscellanous Industry 1183.985 -19.385 50
6 Consumer Goods 2073.209 -0.509 54
7 Cons., Property & Real Estate 508.847 0.113 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1136.127 -19.892 75
9 Finance 1250.810 -5.434 90
10 Trade & Service 793.642 -8.727 165
No Code Prev Close Change %
1 ESIP 163 276 113 69.33
2 MPOW 135 182 47 34.81
3 ARMY 67 90 23 34.33
4 BOSS 179 240 61 34.08
5 RIMO 50 67 17 34.00
6 ARTO 2,160 2,700 540 25.00
7 SINI 382 476 94 24.61
8 MYRX 50 61 11 22.00
9 NICK 230 276 46 20.00
10 BRAM 9,775 11,725 1,950 19.95
No Code Prev Close Change %
1 VINS 182 138 -44 -24.18
2 DEAL 1,465 1,150 -315 -21.50
3 TGRA 314 250 -64 -20.38
4 MLPT 690 575 -115 -16.67
5 IRRA 705 590 -115 -16.31
6 TIRA 248 208 -40 -16.13
7 IBST 9,800 8,300 -1,500 -15.31
8 ANDI 238 204 -34 -14.29
9 DFAM 466 402 -64 -13.73
10 ECII 1,090 955 -135 -12.39
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 240 242 2 0.83
2 MYRX 50 61 11 22.00
3 BBRI 3,960 3,940 -20 -0.51
4 MNCN 1,440 1,405 -35 -2.43
5 BHIT 71 70 -1 -1.41
6 TLKM 4,150 4,050 -100 -2.41
7 RIMO 50 67 17 34.00
8 SCMA 1,310 1,320 10 0.76
9 BMRI 6,875 6,875 0 0.00
10 ADRO 1,335 1,300 -35 -2.62