Portal Berita Ekonomi Kamis, 09 April 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:00 WIB. IHSG - IHSG menguat 0,86% di awal sesi I.
  • 08:30 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.647 USD/troy ounce.
  • 08:29 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 33,68 USD/barel.
  • 08:28 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 26,22 USD/barel.
  • 08:27 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 ditutup positif 3,41% pada level 2.749.
  • 08:26 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones ditutup positif 3,44% pada level 23.433.
  • 08:25 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq ditutup positif 2,58% pada level 8.090.

Selain Revisi UU KPK dan RKUHP, Mahasiswa Ikut Tolak RUU Perkoperasian!

Selain Revisi UU KPK dan RKUHP, Mahasiswa Ikut Tolak RUU Perkoperasian! - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Gelombang demonstrasi mahasiswa menolak sejumlah Revisi Undang-Undang (RUU) bermasalah terus membesar. Salah satunya adalah RUU Perkoperasian yang diam-diam akan disahkan.

Baca Juga: Demo Mahasiswa, Aturan Gage Nggak Berlaku

Aliansi mahasiwa dari beberapa kampus di Jabodetabek, seperti Universitas Nasional (Unas), Universitas Ibnu Kaldun (UIKA), dan Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan tegas menolak RUU tersebut. Selain menolak pelemahan KPK dan menetang RKHUP, mereka membentang spanduk penolakan RUU Perkoperasian di gerbang DPR.

Penolakan adanaya RUU Perkoperasian itu sebetulnya sudah lama disuarakan. Salah satu yang keras menentang disahkanya RUU tersebut adalah Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto. Ia menilai RUU yang ada ternyata isinya telah banyak melanggar hal-hal prinsip yang penting bagi koperasi di Indonesia. Apalagi tidak ada lagi yang menyatakan bahwa koperasi adalah sokoguru ekonomi nasional.

Dicontohkan Suroto, salah satu contohnya adalah soal adanya pemaksaan untuk menjadikan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) sebagai wadah tunggal organisasi sebagaimana disebut dalam pasal 130.

Disebut lebih lanjut bahwa koperasi wajib membayar iuran untuk Dekopin secara wajib (pasal 82 huruf h dan pasal 132) selain pendanaan dari sumber dana pemerintah melalui alokasi APBN dan APBD (pasal 133), dan pengembangan dana pembangunan untuk Dekopin.

"Bisa dibayakangkan nantinya, semua koperasi harus membayar setoran kepada Dekopin yang sebetulnya selama ini juga tidak ada manfaatnya organisasi ini." kata Suroto.

Menurutnya, menjadikan Dekopin sebagai wadah tunggal koperasi secara langsung bertentangan dengan Konstitusi di negara ini. Sebab pasal 28 D UUD 45 secara tegas memberikan jaminan kebebasan bagi setiap orang untuk berserikat dan berkumpul.

Ia khawatir, dengan adanya pemaksaan wadah tunggal ini, akan memperparah gerakan koperasi karena mengancam bagi kemandirian dan keberlanjutan gerakan koperasi. Posisi Dekopin sebagai wadah tunggal dan ini akan membunuh dinamisasi koperasi.

"Lihat saja ketika gerakan koperasi di akar rumput melakukan advokasi di Mahkamah Konstitusi untuk uji materi UU No. 17 Tahun 2012 yang telah dibatalkan itu, posisi Dekopin waktu itu malahan membela habis-habisan UU tersebut." ujar Dia.

Selain itu, kata Suroto, Dekopin harus mengajak anggotanya untuk membayar iuran secara sukarela, bukan dipaksa lewat Undang-Undang. Barulah lembaga yang identik dengan politikus Golkar Nurdin Khalid itu akan mampu mengemban tugasnya dengan baik dan dihormati anggotanya.

Sementara itu, penolakan juga disuarakan oleh aktivis perkoperasian di Purwokerto, Jawa Tengah Firdaus Putra Aditama. Direktur Koperasi Karya Utama Nusantara (Kopkun) Institute itu menemukan sedikitnya 19 pasal berpotensi menimbulkan masalah bagi pengelola koperasi.

Di antaranya pasal yang mengatur hal-hal bersifat teknis tentang tentang otonomi koperasi. Dia menjelaskan, koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang saling percaya untuk mengembangkan usaha jadi bukan kumpulan para pemangku kepentingan apalagi kepentingan politik.

Syarat pembentukan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 ditegaskan bahwa sahnya koperasi dibentuk apabila sedikitnya oleh 20 orang. Sementara pada RUU disebutkan boleh didirikan oleh 9 orang.

"Kami juga mempertanyakan peran Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang sangat dominan. Padahal peran itu tidak ada selama ini. Kalau RUU ini disahkan, koperasi disulap menjadi lembaga peminta-minta APBN dan menyetorkan iuran wajib untuk Dekopin," tegas Firdaus.

Ada jutaan anak yang terkendala belajar online karena keterbatasan akses internet. Ada banyak tenaga medis yang tidak dibekali APD lengkap. Mari kita sama-sama sukseskan kampanye #AmanDiRumah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Donasi Anda akan disalurkan untuk membantu pengadaan APD dan fasilitas pendidikan online anak-anak Indonesia. Informasi soal donasi klik di sini.

Baca Juga

Tag: Koperasi, mahasiswa

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Istimewa

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,343.24 4,297.73
British Pound GBP 1.00 20,125.34 19,917.01
China Yuan CNY 1.00 2,311.19 2,286.57
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 16,326.23 16,163.78
Dolar Australia AUD 1.00 10,037.37 9,929.41
Dolar Hong Kong HKD 1.00 2,106.01 2,084.92
Dolar Singapura SGD 1.00 11,445.76 11,327.90
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,749.88 17,568.41
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,757.48 3,711.97
Yen Jepang JPY 100.00 15,012.63 14,859.15
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4626.695 -151.944 688
2 Agriculture 978.421 -34.066 22
3 Mining 1228.044 -34.552 49
4 Basic Industry and Chemicals 653.864 -23.079 78
5 Miscellanous Industry 727.043 -32.128 52
6 Consumer Goods 1697.996 -58.668 57
7 Cons., Property & Real Estate 334.365 -13.299 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 821.336 -31.949 78
9 Finance 991.588 -33.035 92
10 Trade & Service 600.535 -7.731 170
No Code Prev Close Change %
1 KBAG 100 135 35 35.00
2 VINS 96 129 33 34.38
3 SBAT 105 141 36 34.29
4 RUIS 171 220 49 28.65
5 PYFA 173 220 47 27.17
6 MTPS 336 420 84 25.00
7 DFAM 322 402 80 24.84
8 AMFG 2,250 2,690 440 19.56
9 TIRA 274 324 50 18.25
10 HDFA 131 153 22 16.79
No Code Prev Close Change %
1 ENVY 100 93 -7 -7.00
2 PANS 1,000 930 -70 -7.00
3 PNIN 715 665 -50 -6.99
4 TKIM 5,300 4,930 -370 -6.98
5 AKRA 2,150 2,000 -150 -6.98
6 BALI 645 600 -45 -6.98
7 ITIC 4,300 4,000 -300 -6.98
8 CSRA 344 320 -24 -6.98
9 DOID 129 120 -9 -6.98
10 LMPI 86 80 -6 -6.98
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,030 2,820 -210 -6.93
2 BTPS 2,780 2,660 -120 -4.32
3 BBCA 28,275 28,175 -100 -0.35
4 BBNI 4,310 4,010 -300 -6.96
5 REAL 72 67 -5 -6.94
6 TLKM 3,220 3,110 -110 -3.42
7 IPCC 298 322 24 8.05
8 PURA 75 72 -3 -4.00
9 KAEF 1,275 1,340 65 5.10
10 BMRI 5,125 4,770 -355 -6.93