Ashiap! Pemerintah Bakal Gandeng Gojek Buat Distribusi Dana Insentif Prakerja!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Republik Indonesia sedang menggarap proyek penyaluran dana insentif untuk masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau prakerja. Rencananya, penyaluran dana insentif ini akan dilakukan melalui e-wallet atau dompet digital.

Kepala Staff Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan bahwa pihaknya sudah mendekati beberapa platform, salah satunya adalah perusahaan penyedia jasa layanan on-demand Go-jek. Chief of Public Policy and Government Relations Go-Jek, Shinto Nugroho, mengatakan pihaknya sudah menemui beberapa instansi pemerintahan terkait untuk membahas rancangan kerja sama ini.

Baca Juga: Bacaan Pengamat: Kartu Prakerja Miliki Jokowi Berpotensi Berantakan

"Kita juga sudah ngobrol dengan pemerintah, terutama juga Kementerian Keuangan, KSP (Kantor Staff Presiden), Kemenkoinfo, bagaimana cara yang paling tepat untuk secara proaktif dan produktif kita berkontribusi dalam program prakerja ini," kata Shinto ketika ditemui di Lapangan Blok S, Rabu (25/9/2019).

Menurut Shinto, tidak tertutup peluang bahwa kerja sama dengan pemerintah ini hanya akan sebatas sebagai penyalur dana insentif. Misalnya, kemungkinan untuk bermitra dengan Go-jek bagi masyarakat prakerja sendiri bisa masuk dalam program kerja sama dengan pemerintah.

"Kemungkingan-kemungkinan itu sedang aktif dibicarakan dengan pemerintah. Tentunya, kita akan memikirkan yang paling baik dan paling efisien, baik melibatkan mitra kita maupun juga melibatkan seluruh ekosistem kita," katanya.

Baca Juga: Kartu Prakerja Bukan Nganggur Terus Digaji Negara, Enak Saja...

Shinto menambahkan, proses perancangan penyaluran dana insentif ini masih berjalan. Diskusi pembahasan rancangan penyaluran dana insentif pra kerja ini dianggap produktif.

"Sudah on going, dan sangat produktif. Conversation-nya juga kondusif sekali," kata Shinto.

Menurutnya pembahasan mengenai kerjasama ini sudah dilakukan cukup lama.

"Kita tunggu saja bagaimana nanti keputusan akhirnya dari pemerintah," tambahnya.