5 Kebijakan Strategis Jokowi Kerek Pertumbuhan Ekonomi 2020

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Presiden Joko Widodo di 2020 disahkan sebesar Rp2.540,4 triliun. Nilai ini meningkat sebesar Rp11,6 triliun dari rancangan sebelumnya Rp2.528,8 triliun.

Melansir situs resmi Kemenkeu, Rabu (25/9/2019), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan ada lima kebijakan startegis dari APBN tahun depan.

"Pertama, pemberian insentif perpajakan dalam rangka mendukung peningkatan sumber daya manusia dan daya saing untuk kegiatan vokasi dan litbang, serta industri padat karya," sebutnya.

Kedua, peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial dalam rangka memperkuat modal dasar manusia yang sangat penting dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan teknologi digital.

Baca Juga: Berat, Kalau Pindah Ibu Kota Pakai APBN Terlalu Berat

Hal itu akan dicapai melalui penguatan bantuan pendidikan dan pelatihan melalui perluasan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta Kartu Pra-Kerja dengan didukung pemenuhan kebutuhan pangan melalui Kartu Sembako.

Selanjutanya, pengembangan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah dan panjang, serta penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran.

Keempat adalah penguatan transfer ke daerah dan dana desa untuk pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja.

Terakhir, penguatan dana abadi di bidang pendidikan untuk meningkatkan SDM, pemajuan kebudayaan nasional, pengembangan riset nasional, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi nasional untuk menuju world class university.

Baca Juga: Allianz Rilis Laporan Kekayaan Global, Indonesia Peringkat Berapa?

Kelima hal itu pada akhir akan mendorong daya saing Indonesia di bidang ekonomi, industri, dan SDM.

"APBN 2020 didorong untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dengan fokus untuk memperkuat daya saing perekonomian dan industri melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM," tandasnya.