Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menilai langkah pemerintah dan DPR RI yang memutuskan menunda pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial seperti RUU KUHP, Pertanahan, serta Minerba sudah tepat.
Baca Juga: Demo Pelajar, Ketika Anak Demo di Kantor Ibunya Sendiri
"Khusus kepada DPR RI hendaknya penundaan sejumlah RUU tersebut bukanlah sekadar prosesnya tetapi harus menyangkut perubahan substansi atau isi agar benar-benar sejalan dengan aspirasi terbesar masyarakat," kata Haedar melalui keterangan tertulisnya, Rabu.
Ia menilai pengalaman revisi Undang-Undang (UU) KPK dapat menjadi pelajaran berharga agar DPR benar-benar menyerap aspirasi masyarakat.
"Dan tidak menunjukkan keangkuhan kuasa yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan publik," kata Haedar.
Haedar menghargai aksi mahasiswa Indonesia yang secara murni memperjuangkan aspirasi rakyat berkaitan dengan UU KPK hasil revisi dan RUU yang kontroversial sebagai wujud panggilan nurani kecendekiaan selaku insan kampus.
"Karenanya aksi tersebut harus betul-betul dijaga agar tetap pada tujuan semula dan berjalan dengan damai, tertib, taat aturan, dan tidak menjadi anarkis," kata Haedar.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
