Kredit Foto: Antara/Nyoman Budhiana
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuka suara terkait langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia pun menyarankan Presiden Jokowi agar mengikuti kesepakatan dengan DPR RI. Menurutnya, wacana Perppu merupakan usulan dari sebagian kalangan masyarakat. Bahkan, ia meyakini aspirasi masyarakat paling banyak sudah ditampung di DPR RI.
"Terlebih ketika Presiden Jokowi dan seluruh partai politik di DPR sudah menjadi satu kesatuan yang bulat untuk melakukan revisi. Maka, merubah undang-undang dengan Perppu sebelum undang-undang tersebut dijalankan adalah sikap yang kurang tepat," ujarnya kepada wartawan, di Cirebon Timur, Jawa Barat pada Sabtu (28/9/2019).
Baca Juga: Soal UU KPK dan RUU KUHP, Jokowi Dipercaya Ambil Keputusan. . .
Baca Juga: Tengah Berduka 2 Rekan Tewas, BEM Nusantara Bukan Menolak Bertemu Jokowi
Lanjutnya, terkait langkah Jokowi tersebut. Ia meyakini Jokowi tidak akan terlalu cepat membuat keputusan.
"Kami percaya, bahwa terkait kemungkinan adanya Perppu, Presiden Jokowi akan membahasnya dengan seluruh pimpinan dewan dan pimpinan fraksi di DPR," ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
