Korupsi Biang Kerok Ekonomi RI Merosot, Bukan KPK

Warta Ekonomi, Jakarta -

Tingginya tingkat korupsi di Indonesia menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dibandingkan negara berkembang lainnya.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri mengatakan, praktik korupsi tidak akan membuat pembangunan menjadi sehat, berkualitas, dan berkelanjutan.

"Rencana pembangunan jangka panjang yang terukur tidak menjadi kepedulian koruptor. Yang mereka inginkan adalah meraup segala sumber daya secepat-cepatnya dan sebanyak mungkin untuk memperkokoh cengkeraman politiknya demi memperbesar kekuatan logistik. Merekalah yang akan terus berjaya di panggung politik. Akibatnya, fondasi pembangunan rapuh," kata dia di Jakarta, Senin (30/9/2019).

Baca Juga: Jadi Tersangka Korupsi, Imam Nahrawi Bakal Lawan KPK?

Kondisi seperti itulah, lanjut Faisal, yang terjadi sekarang di Indonesia. Ia mengatakan, investasi saat ini cukup banyak, tetapi hasilnya hanya pertumbuhan sekitar 5%.

"Semua yang kita bangun membutuhkan dana lebih besar, sekitar 50% lebih banyak ketimbang di negara-negara tetangga dan di masa Orde Baru sekalipun. Sementara itu, kemampuan negara untuk membiayainya tumbuh merayap," tambahnya.

Untuk memacu pertumbuhan, lanjutnya, tidak ada pilihan lain kecuali berutang. Namun, porsi utang atau dana luar negeri semakin besar. Sementara itu, kemampuan negara menghasilkan devisa tidak meningkat, sehingga Indonesia kian rentan menghadapi gejolak eksternal.

Di sisi lain, penerimaan pajak jalan di tempat. Hal ini disebabkan bukan karena potensi pajak rendah, melainkan karena penggelapan pajak masih merajalela.

Baca Juga: Terkuak, Ini Alasan PDIP Ngotot Tolak Perppu KPK

"Para koruptor mengamankan uangnya di luar negeri, membuat kita semakin kekurangan 'darah segar' untuk menggerakkan pembangunan," tegasnya.

Untuk itu, Faisal menilai keberadaan lembaga KPK masih sangat dibutuhkan untuk memberantas korupsi. Ia pun membantah pernyataan bila KPK disebut menghambat investasi. Ia mengungkapkan hal sebaliknya, yakni keberadaan KPK justru membuat skor indeks persepsi korupsi di Indonesia membaik.

"Indeks persepsi korupsi kita membaik terus. Hal ini disebabkan KPK yang rutin menangkap para koruptor baik wali kota, bupati hingga menteri. Hal ini membuat investor percaya diri," pungkasnya.