Portal Berita Ekonomi Minggu, 20 Oktober 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:02 WIB. Debt/GDP Ratio - Brazil 77,22%, India 68,30%, China 50,50%, Mexico 46,00%, Turkey 30,40%, Indonesia 29,80%, Nigeria 17,50%, Russia 13,50%
  • 07:44 WIB. Inflation Rate - Nigeria 11,24%, Turkey 9,26%, Russia 4,00%, India 3,99%, Indonesia 3,39%, China 3,00%, Mexico 3,00%, Brazil 2,89%, 
  • 07:37 WIB. Interest Rate - Turkey 16,50%, Nigeria 13,50%, Mexico 7,75%, Russia 7,00%, Brazil 5,50%, Indonesia 5,25%, India 5,15%, China 4,20%
  • 07:25 WIB. MINT GDP per Capita - Mexico US$ 10.385, Indonesia US$ 4.284, Nigeria US$ 2.396, Turkey US$ 15.026
  • 07:20 WIB. MINT GDP Growth - Mexico -0,80%, Indonesia 5,05%, Nigeria 1,94%, Turkey -1,50%
  • 07:15 WIB. BRIC GDP per Capita - Brazil US$11.026, Russia US$ 11.729, India US$ 2.104, China US$ 7.755
  • 07:11 WIB. BRIC GDP Growth - Brazil 1,00%, Russia 0,90%, India 5,00%, China 6,00%

Pilih Perppu atau Judicial Review UU KPK, Jokowi Disarankan...

Pilih Perppu atau Judicial Review UU KPK, Jokowi Disarankan... - Warta Ekonomi

Presiden Joko Widodo diminta menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) ketimbang mengajukan judicial review atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, meski ada masukan lain, yaitu judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK), namun keputusan akhirnya bukan di tangan Presiden tapi oleh sembilan hakim konstitusi. Karena itu, Perppu dinilai diperlukan untuk mencabut UU KPK yang disepakati DPR dan pemerintah.

"Kami mendorong Presiden Jokowi keluarkan Perppu, dibanding mengajukan judicial review. Dalam Undang-Undang Dasar pasal 22 disebutkan bahwa Presiden berhak mengeluarkan Perppu. Ini juga jawaban kami kalau ada anggapan penerbitan Perppu adalah bentuk inkonstiusional," kata dia.

Selain itu, Bivitri menilai proses judicial review membutuhkan waktu dan tidak ada kepastian pengambilan keputusan cepat. Untuk itu, dirinya menyarankan, agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu UU KPK dibanding menunggu proses judicial review.

Ia melanjutkan, pada pertemuan beberapa ahli dengan Presiden Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu, Bivitri mengaku pertama kali mengklarifikasi pandangan beberapa pihak bahwa undang-undang yang berasal dari DPR tak bisa di-Perppu-kan.

Revisi UU KPK memang merupakan inisiatif RUU dari DPR. Meski RUU KPK tersebut menjadi sorotan, karena tak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019.

Selain itu, ia pun menjelaskan dalam pertemuan tersebut diperjelas Putusan MK Tahun 2010, yang dikatakan bahwa penerbitan Perppu merupakan hak subjektif Presiden.

Ada tiga parameter dalam putusan MA tersebut, yakni pertama, adanya kebutuhan mendesak. Kedua, UU itu belum ada atau UU ada, tetapi tidak memadai mengatasi keadaan, dan ketiga, adanya kekosongan hukum dan tidak bisa buat UU karena membutuhkan proses.

"Ketika Presiden lebih memahami mendalam dari tiga ini ada kegentingan memaksa. Kegentingan memaksa pemerintahan negara berbeda dengan kondisi darurat," ujar Bivitri.

Partner Sindikasi Konten: Viva

Baca Juga

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Viva

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,788.81 3,750.91
British Pound GBP 1.00 18,259.33 18,072.02
China Yuan CNY 1.00 2,008.98 1,988.14
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,210.70 14,069.30
Dolar Australia AUD 1.00 9,707.33 9,607.92
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,811.83 1,793.66
Dolar Singapura SGD 1.00 10,415.35 10,310.20
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,812.25 15,649.28
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,398.06 3,361.84
Yen Jepang JPY 100.00 13,091.39 12,959.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6191.947 10.933 658
2 Agriculture 1325.665 -25.837 20
3 Mining 1588.528 -0.347 48
4 Basic Industry and Chemicals 910.095 8.396 74
5 Miscellanous Industry 1196.676 14.510 50
6 Consumer Goods 2101.267 -60.778 54
7 Cons., Property & Real Estate 508.095 4.976 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1210.123 5.591 75
9 Finance 1260.490 13.824 90
10 Trade & Service 809.274 3.812 165
No Code Prev Close Change %
1 INTD 170 228 58 34.12
2 TFCO 332 414 82 24.70
3 TIRA 212 250 38 17.92
4 PTSN 374 422 48 12.83
5 MCOR 136 153 17 12.50
6 AMIN 294 330 36 12.24
7 MAIN 970 1,080 110 11.34
8 ERAA 1,695 1,880 185 10.91
9 LRNA 142 154 12 8.45
10 SKRN 505 545 40 7.92
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 505 412 -93 -18.42
2 OPMS 246 212 -34 -13.82
3 IBFN 238 208 -30 -12.61
4 APEX 555 500 -55 -9.91
5 PDES 1,105 1,000 -105 -9.50
6 BOSS 680 620 -60 -8.82
7 MINA 1,730 1,590 -140 -8.09
8 MREI 4,130 3,820 -310 -7.51
9 AMAG 310 288 -22 -7.10
10 SHID 3,400 3,200 -200 -5.88
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,695 1,880 185 10.91
2 MAMI 232 234 2 0.86
3 LMPI 150 152 2 1.33
4 TELE 364 358 -6 -1.65
5 BBRI 4,050 4,170 120 2.96
6 TCPI 6,125 6,125 0 0.00
7 OPMS 246 212 -34 -13.82
8 JPFA 1,655 1,720 65 3.93
9 HMSP 2,270 2,160 -110 -4.85
10 ANTM 955 935 -20 -2.09