'Siswa Miskin Dilarang Demo', Pernyataan Offside Kadisdik DKI Dibantah Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih memilih pembinaan ketimbang mencabut hak pelajar penerima program Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi yang terbukti melakukan aksi demonstrasi dan bertindak kriminal di sekitar Gedung DPR.

Baca Juga: Pelajar Ikut Demo KJP Terancam Dicabut, Kadis Pendidikan DKI: Kamu Udah Miskin Jangan Ikut-Ikutan!

"Saya tak pernah menggariskan pencabutan (hak) KJP. Yang harus adalah pembinaan lebih jauh, orang tua dipanggil, anak dipanggil, diajak diskusi. Jadi mereka dididik lebih jauh," kata Anies di Jakarta, Rabu.

Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono pada Selasa (1/10) yang saat itu hari terakhirnya menjabat, mengatakan bahwa pelajar bisa dikenakan sanksi hingga pencabutan KJP, jika pelajar yang bersangkutan terbukti bersalah dan melakukan tindakan kriminal saat demonstrasi.

Kebijakan tersebut, kata Anies, karena jika ada anak yang bermasalah, seharusnya anak itu dididik lebih baik di sekolahnya, bukan mencabut KJP-nya hingga mengeluarkan siswa dari sekolah, karena itu dinilainya merupakan konsep yang salah.

"Pemerintah kan bertanggung jawab untuk memastikan pendidikan setiap anak. Dan terkait dengan KJP itu begitu, anak ini sulit sekolah karena tidak ada biaya," katanya.