Putin: Dolar AS Bakal Hancur

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dalam forum Pekan Energi Rusia, Rabu (2/10/2019), Presiden Vladimir Putin mengatakan kebijakan Amerika Serikat memaksanya berpaling dari dolar. Selain Rusia, banyak negara lain yang juga melakukannya.

Menurut Putin, upaya AS mempersenjatai mata uang nasionalnya dengan menggunakan settlement dolar sebagai alat politik untuk menekan negara lain merupakan kesalahan besar. Tindakan Washington itu telah memaksa banyak negara, termasuk sekutu AS, mempertimbangkan kembali greenback sebagai mata uang cadangan. Sementara, settlement dolar merosot dari 50 persen menjadi 45 persen.

Baca Juga: Sorry Jack! Rupiah Bikin Dolar AS Parkir di Zona Merah!

"Dolar menikmati kepercayaan besar di seluruh dunia, yaitu hampir menjadi satu-satunya mata uang universal di dunia. Untuk beberapa alasan, AS mulai menggunakan settlement dolar sebagai alat politik untuk memaksakan pembatasan penggunaan dolar,” kata Putin kepada peserta forum.

"Mereka (AS) menggigit tangan yang memberi mereka makan," ujarnya. "Sanksi hanya merusak kepercayaan pada dolar. Bukankah itu jelas, mereka menghancurkannya dengan tangan mereka sendiri?"

Moskow baru-baru ini memangkas setengah bagian dari dolar AS dalam cadangan mata uang asingnya. Namun, langkah seperti itu bukanlah pilihan Rusia. Hasil dari sanksi dan pembatasan Washington, menurut Putin, karena Moskow dan sekutunya ingin melindungi diri dan mendiversifikasi settlement.

Dengan demikian, lebih dari 70 persen settlement antara anggota Uni Ekonomi Eurasia yang dipimpin Rusia (EAEU) berada dalam rubel. Sementara, banyak negara lain beralih ke pembayaran dalam mata uang nasional, bukan dolar.

South China Morning Post pernah menurunkan laporan bahwa Rusia dan Cina pernah berencana meninggalkan dolar AS dan menggantinya dengan mata uang sendiri dalam perdagangan internasional mereka. Namun, rencana ini masih terganjal oleh kompleksnya sistem baru yuan dan rubel jika digunakan dalam perdagangan internasional.

Sejumlah negara bermaksud meninggalkan ketergantungan mereka terhadap dolar AS setelah Washington menggunakan sistem pembayaran dolar sebagai alat untuk menekan siapa saja, negara maupun individu, yang melanggar undang-undang AS. Bahkan, jika pelanggaran itu dilakukan di luar negara Paman Trump ini.