Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Oktober 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:59 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 dibuka melemah 0,33% pada level 2.988
  • 21:56 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones dibuka melemah 0,31% pada level 26.943
  • 21:50 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq dibuka melemah 0,62% pada level 8.106
  • 20:18 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.491 USD/troy ounce
  • 20:17 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 59,92 USD/barel
  • 20:16 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 54,24 USD/barel
  • 20:15 WIB. Valas - Dollar melemah 0,14% terhadap Yen pada level 108,51 Yen/USD
  • 20:13 WIB. Valas - Dollar menguat 0,11% terhadap Poundsterling pada level 1,2877 USD/Pound
  • 20:11 WIB. Valas - Dollar melemah 0,22% terhadap Euro pada level 1,1149 USD/Euro
  • 16:05 WIB. Valas - Yuan ditutup menguat 0,06% terhadap USD pada level 7,0822 Yuan/USD
  • 16:04 WIB. Valas - Rupiah ditutup melemah 0,05% terhadap USD pada level Rp. 14.148/USD
  • 16:02 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup melemah 0,48% pada level 26.719
  • 16:01 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup melemah 0,28% pada level 3.117
  • 16:00 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup melemah 1,32% pada level 2.938
  • 13:50 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup positif 0,18% pada level 22.492

Tenang! Ngabalin Siap Jamin Kalau Presiden Jokowi Bakal. . . .

Tenang! Ngabalin Siap Jamin Kalau Presiden Jokowi Bakal. . . . - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Presiden Jokowi saat ini masih terus menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak mengenai wacana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, memastikan bahwa pemerintah dalam hal ini presiden tidak akan terburu-buru untuk mengeluarkan Perppu KPK.

“Jadi tidak tergesa-gesa dalam mengambil satu keputusan. Jadi kasih ruang, waktu, tidak akan ada masalah. Insyaallah,” ungkap Ngabalin dalam diskusi bertema “Sikap Pemerintah Terhadap UU KPK” di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, kemarin.

Baca Juga: Surya Paloh Ingatkan Ada Pemakzulan Jokowi, Ngabalin Bereaksi Begini...

Menurut dia, Presiden Jokowi masih terus melakukan dialog dengan sejumlah tokoh dan pakar hukum untuk memutuskan sikapnya atas polemik UU KPK.

“Mulai hari ini dan hari yang akan datang, dialog itu menjadi satu pembelajaran penting yang sedang dilakukan presiden,” ungkapnya.

Pemerintah, lanjutnya, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembelajaran pendidikan berdemokrasi serta pencerahan kepada rakyat Indonesia, khususnya kepada mahasiswa.

Baca Juga: Ngabalin: Orang Papua Itu Hatinya Penyejuk dan Penyayang

"Presiden selalu membuka ruang istana untuk siapa saja yang mau datang. Bahkan, kalau perlu hingga antre sekalipun. Paling tidak dalam pertemuan itu, presiden akan bisa memberikan pencerahan," katanya.

Dia pun menekankan bahwa sejak awal revisi UU KPK digunakan sebagai momentum memperkuat KPK.

“Presiden tidak ragu ketika surat itu datang dari DPR, kemudian meminta saran dan pandangan, presiden tidak ragu-ragu dalam memberikan jawaban, kemudian menolak, memberikan tanggapan. Tidak ragu. Maka kita harus melihat sikap dan pikiran presiden nanti sampai pada batas waktunya. Karena kita sama sekali tidak bisa membaca pikiran presiden karena independensi presiden untuk kepentingan bangsa,” tandasnya.

Senada diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, menurutnya, Presiden Jokowi selalu berupaya mendengarkan masukan semua pihak dalam menjalankan pemerintahan.

Baca Juga: Lahir di Papua, Apa Kata Ngabalin Soal Bentrok Manokwari?

“Karena itu teman-teman mahasiswa ingin diskusi, ya kita tampung. Apa sih yang dipikirkan, kita dengerin dengan baik, saya juga memberikan pemahaman bahwa dalam bernegara ini bukan hanya mahasiswa saja yang didengar, semuanya juga didengar oleh presiden. Itulah presiden juga membuka pintu istana seluas-luasnya, semuanya didengarkan dengan baik,” tandasnya.

Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyarankan Presiden Jokowi untuk membangun komunikasi dengan menteri terkait keputusan apakah nantinya akan menerbitkan Perppu UU KPK atau tidak.

Menurut dia, komunikasi perlu dilakukan presiden untuk mengantisipasi jika pemerintah menolak untuk menerbitkan Perppu KPK, khususnya dalam merespons gejolak yang terjadi di masyarakat.

“Mereka punya MK untuk menguji norma-norma yang menurut mereka tidak sejalan dengan pemikiran ini pemikiran itu dan sebagainya,” kata Nasir.

Sebaliknya, jika akhirnya presiden menerbitkan perppu, maka DPR akan melihat isi perppu-nya terlebih dahulu. Dia pun berharap, perppu yang dikeluarkan presiden tidak jauh berbeda dengan UU yang disepakati bersama DPR.

“Saya punya keyakinan presiden tetap konsisten lah bahwa ini adalah pembahasannya bersama dan itu tidak elok kalau kemudian presiden setelah dibahas kemudian mengeluarkan perppu,” ujarnya.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Baca Juga

Tag: Ali Mochtar Ngabalin, Joko Widodo (Jokowi), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), RUU KPK

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Lestari Ningsih

Foto: WE

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,788.81 3,750.91
British Pound GBP 1.00 18,259.33 18,072.02
China Yuan CNY 1.00 2,008.98 1,988.14
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,210.70 14,069.30
Dolar Australia AUD 1.00 9,707.33 9,607.92
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,811.83 1,793.66
Dolar Singapura SGD 1.00 10,415.35 10,310.20
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,812.25 15,649.28
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,398.06 3,361.84
Yen Jepang JPY 100.00 13,091.39 12,959.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6191.947 10.933 658
2 Agriculture 1325.665 -25.837 20
3 Mining 1588.528 -0.347 48
4 Basic Industry and Chemicals 910.095 8.396 74
5 Miscellanous Industry 1196.676 14.510 50
6 Consumer Goods 2101.267 -60.778 54
7 Cons., Property & Real Estate 508.095 4.976 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1210.123 5.591 75
9 Finance 1260.490 13.824 90
10 Trade & Service 809.274 3.812 165
No Code Prev Close Change %
1 INTD 170 228 58 34.12
2 TFCO 332 414 82 24.70
3 TIRA 212 250 38 17.92
4 PTSN 374 422 48 12.83
5 MCOR 136 153 17 12.50
6 AMIN 294 330 36 12.24
7 MAIN 970 1,080 110 11.34
8 ERAA 1,695 1,880 185 10.91
9 LRNA 142 154 12 8.45
10 SKRN 505 545 40 7.92
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 505 412 -93 -18.42
2 OPMS 246 212 -34 -13.82
3 IBFN 238 208 -30 -12.61
4 APEX 555 500 -55 -9.91
5 PDES 1,105 1,000 -105 -9.50
6 BOSS 680 620 -60 -8.82
7 MINA 1,730 1,590 -140 -8.09
8 MREI 4,130 3,820 -310 -7.51
9 AMAG 310 288 -22 -7.10
10 SHID 3,400 3,200 -200 -5.88
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,695 1,880 185 10.91
2 MAMI 232 234 2 0.86
3 LMPI 150 152 2 1.33
4 TELE 364 358 -6 -1.65
5 BBRI 4,050 4,170 120 2.96
6 TCPI 6,125 6,125 0 0.00
7 OPMS 246 212 -34 -13.82
8 JPFA 1,655 1,720 65 3.93
9 HMSP 2,270 2,160 -110 -4.85
10 ANTM 955 935 -20 -2.09