Portal Berita Ekonomi Selasa, 22 Oktober 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:05 WIB. Valas - Rupiah dibuka menguat 0,08% terhadap Dollar AS pada level Rp 14.069 per US$
  • 08:03 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 59,06 US$/barel
  • 08:03 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 53,49 US$/barel
  • 08:02 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.483 US$/troy ounce
  • 07:59 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,05% terhadap Yen pada level 108,67 Yen/US$
  • 07:58 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,08% terhadap Poundsterling pada level 1,2971 US$/Pound
  • 07:57 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,04% terhadap Euro pada level 1,1154 US$/Euro
  • 07:20 WIB. Bursa - Indeks KOSPI dibuka positif 0,52% pada level 2.075
  • 06:32 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 ditutup positif 0,69% pada level 3.006
  • 06:31 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones ditutup positif 0,21% pada level 26.827
  • 06:30 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq ditutup positif 0,91% pada level 8.162

Usulan Untuk Jokowi: Terbitkan Perppu Penangguhan UU KPK

Usulan Untuk  Jokowi: Terbitkan Perppu Penangguhan UU KPK - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pusat Pengkajian Pancasila dan Hukum Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Jawa Timur (Jatim) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Perppu penangguhan pemberlakuan Revisi Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) selama satu tahun. Selama penangguhan, presiden bersama dengan DPR kembali melakukan revisi terkait ketentuan yang menuai kontra.

Direktur Puskapsi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, memaparkan ada pro kontra terhadap hasil revisi UU KPK. Ada tiga opsi yang berkembang di masyarakat dan opsi itu bisa ditempuh presiden. Pertama, presiden mengundangkan UU KPK lalu hasil revisi ini dijalankan. Jika ditemukan hal yang tidak efektif, dilakukan legislative review.

Baca Juga: Perppu KPK Tak Akan Terbit, Benar Begitu Pak Jokowi?

"Opsi ini pasti ditolak oleh yang kontra revisi terhadap revisi UU KPK karena tidak ada kepastian kapan revisi akan dilakukan, belum lagi harus menunggu masuk Prolegnas (program legislasi nasional)," ujar Dwi dalam Polemik MNC Trijaya FM yang bertajuk "Perppu Apa Perlu?" di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2019).

Kedua, lanjut Dwi, masyarakat yang tidak puas bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu hak masyarakat, pemerintah dan DPR tidak perlu mendorong itu. Namun, dia mengakui bahwa opsi ini memiliki kelemahan karena jika gugatannya soal penangguhan pemberlakukan UU KPK itu biasanya selalu ditolak oleh MK.

"Sebagian orang pesimistis terhadap MK. MK pro terhadap hak-hak sosial kemasyarakatan, tetapi permisif soal pemberantasan korupsi. Contoh soal eks napi korupsi mencalonkan diri dan membenarkan soal angket KPK," terangnya.

Terakhir, penerbitan Perppu, Dwi memaparkan bahwa perppu ini ada tiga jensi yakni, Perppu Pencabutan UU KPK hasil revisi, Perppu yang hanya merevisi sebagian ketentuan yang mendapatkan penolakan di masyarakat, dan terakhir yang Puskapsi gagas yakni Perppu Penundaan UU KPK hasil revisi. Perppu berisi soal penundaan pemberlakuan UU KPK selama satu tahun. Lalu, selama itu presiden merevisi bersama dengan DPR, revisi dilakukan tidak terburu-buru, secara terbuka, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

"Contoh, zaman Soeharto ada Perppu Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984. Zaman Pak SBY Perppu 1/2005, Perppu 2/2006 tentang Pengadilan Perikanan. Tanpa ada penolakan publik saja karena dianggap belum siap, maka ditunda 1 tahun," jelas Dwi.

Dwi menegaskan bahwa intinya Perppu Penangguhan ini bukan sesuatu yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bahkan itu sudah dilakukan sejak zaman Orde Baru. Dengan penangguhan ini, tambah dia, semua pihak terselamatkan dan terpuaskan.

"Dengan Perppu Penangguhan, KPK bisa bekerja sediakala, DPR enggak kehilangan muka dan kewibawaan presiden terjaga," tandasnya.

(kri)

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Baca Juga

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,786.67 3,748.79
British Pound GBP 1.00 18,334.21 18,148.97
China Yuan CNY 1.00 2,009.80 1,988.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,202.66 14,061.34
Dolar Australia AUD 1.00 9,748.71 9,650.30
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,811.10 1,793.06
Dolar Singapura SGD 1.00 10,422.44 10,317.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,845.91 15,686.83
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,395.73 3,359.54
Yen Jepang JPY 100.00 13,093.63 12,959.76

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6198.987 7.040 659
2 Agriculture 1335.316 9.651 20
3 Mining 1590.926 2.398 48
4 Basic Industry and Chemicals 907.859 -2.236 74
5 Miscellanous Industry 1200.440 3.764 50
6 Consumer Goods 2118.599 17.332 54
7 Cons., Property & Real Estate 507.495 -0.600 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1208.713 -1.410 75
9 Finance 1260.988 0.498 90
10 Trade & Service 807.429 -1.845 166
No Code Prev Close Change %
1 SLIS 1,225 1,530 305 24.90
2 KRAH 930 1,150 220 23.66
3 ABBA 183 218 35 19.13
4 BPII 8,000 9,500 1,500 18.75
5 DMMX 230 268 38 16.52
6 NOBU 860 975 115 13.37
7 KONI 630 700 70 11.11
8 AGRS 175 194 19 10.86
9 OKAS 200 218 18 9.00
10 OPMS 212 230 18 8.49
No Code Prev Close Change %
1 PGLI 197 157 -40 -20.30
2 INTD 228 191 -37 -16.23
3 CASS 620 545 -75 -12.10
4 RDTX 6,900 6,100 -800 -11.59
5 MINA 1,590 1,410 -180 -11.32
6 PALM 246 222 -24 -9.76
7 WICO 575 520 -55 -9.57
8 CLAY 5,525 5,025 -500 -9.05
9 MARI 252 230 -22 -8.73
10 ANDI 1,630 1,495 -135 -8.28
No Code Prev Close Change %
1 ABBA 183 218 35 19.13
2 MNCN 1,270 1,325 55 4.33
3 MAMI 234 236 2 0.85
4 VIVA 93 93 0 0.00
5 DMMX 230 268 38 16.52
6 FREN 165 160 -5 -3.03
7 TCPI 6,125 6,125 0 0.00
8 BBRI 4,170 4,120 -50 -1.20
9 ERAA 1,880 1,790 -90 -4.79
10 JPFA 1,720 1,645 -75 -4.36