Portal Berita Ekonomi Senin, 14 Oktober 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:43 WIB. Cadangan Devisa - China US$ 3,1 Triliun - Jepang US$ 1,3 Triliun - India US$ 437 Miliar - Hong Kong US$ 432 Miliar - Korea Selatan US$ 403 Miliar
  • 08:00 WIB. Pertumbuhan Ekonomi - China 6,20% - India 5,00% - Korea Selatan 2,00% - Jepang 1,00% - Hong Kong 0,50% - 
  • 07:56 WIB. GDP Per Kapita - Jepang US$ 48.919 - Hong Kong US$ 38.784 - Korea Selatan US$ 26.761 - China US$ 7.755 - India US$ 2.104
  • 07:44 WIB. Suku Bunga Asia - India 5,15% - China 4,20% - Korea Selatan 1,50% - Hong Kong 2,25% - Jepang -0,10%

Belum Ada Masalah Genting, PDIP Harap Presiden Tak Terbitkan Perppu Revisi UU KPK

Belum Ada Masalah Genting, PDIP Harap Presiden Tak Terbitkan Perppu Revisi UU KPK - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai secara yuridis belum ada kegentingan yang mendesak, sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, bila ada elemen masyarakat dengan UU KPK hasil revisi bisa menggunakan jalur konstitusi seperti judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Belum ada urgensi penerbitan Perppu tentang KPK. Jika ada elemen masyarakat yang berkeberatan dengan pasal-pasal revisi UU 30 Tahun 2002 Tentang KPK bisa menggunakan saluran konstitusional melalui judicial review ke MK,” kata Masinton kepada Okezone, Minggu (6/10/2019).

Baca Juga: Usulan Untuk Jokowi: Terbitkan Perppu Penangguhan UU KPK

Meski begitu, ia mengakui bila Presiden Jokowi memiliki hak untuk menerbitkan Perppu pengganti undang-undang bila ada kegentingan yang memaksa. Hal itu tertuang di dalam Pasal 22 ayat 1 UUD 1945.

Lalu, berdasarkan putusan MK melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 telah menentukan 3 syarat agar suatu keadaan secara objektif dapat disebut sebagai kegentingan yuridis yang memaksa.

Anggota DPR RI itu menjelaskan, pertama, harus ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Kalaupun undang-undang tersebut telah tersedia, itu dianggap tidak memadai untuk mengatasi keadaan.

“Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama. Padahal, keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan sesegera mungkin,” ujarnya.

Berdasarkan ketiga point tersebut, lanjut dia, syarat objektif dan kegentingan yuridis yang mengharuskan Presiden menerbitkan Perppu tentang KPK belum terpenuhi. Sehingga, seluruh perangkat negara yang melaksanakan tugas dan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif tetap bekerja normal.

“Bahkan KPK yang melaksanakan tugas pemberantasan korupsi juga masih bekerja seperti biasanya,” ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Mahasiswa Trisakti, Dino Ardiansyah menegaskan bahwa pihaknya akan menerjunkan massa yang lebih besar bila Presiden Jokowi tak kunjung menerbitkan Perppu Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK.

"Kalau tidak ada stament dari Pak Jokowi, kita akan turun ke jalan dan lebih besar lagi. Arah dialog ini untuk membuka komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa dan kita tahu sejauh ini pemerinta tidak dengar langsung dari mahasiswa dan cara ini bukan untuk mematikan gerakan," ujar Dino usai bertemu Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis 3 Oktober 2019.

Partner Sindikasi Konten: Okezone

Baca Juga

Tag: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, RUU KPK, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Istimewa

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,788.73 3,750.67
British Pound GBP 1.00 17,681.50 17,499.19
China Yuan CNY 1.00 2,009.13 1,989.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,210.00 14,068.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,625.85 9,526.85
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,811.76 1,793.63
Dolar Singapura SGD 1.00 10,342.07 10,237.23
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,659.42 15,497.31
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,397.08 3,360.73
Yen Jepang JPY 100.00 13,165.94 13,030.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6105.800 82.159 657
2 Agriculture 1350.598 -15.019 20
3 Mining 1619.425 16.269 48
4 Basic Industry and Chemicals 848.281 23.815 74
5 Miscellanous Industry 1154.858 27.727 50
6 Consumer Goods 2149.904 36.488 54
7 Cons., Property & Real Estate 501.752 7.500 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1219.064 25.244 75
9 Finance 1226.750 6.612 90
10 Trade & Service 796.761 7.622 164
No Code Prev Close Change %
1 SLIS 406 505 99 24.38
2 KONI 580 710 130 22.41
3 ABBA 132 161 29 21.97
4 TELE 278 338 60 21.58
5 INAF 1,185 1,390 205 17.30
6 INPP 720 840 120 16.67
7 AKPI 406 470 64 15.76
8 JSPT 810 935 125 15.43
9 SMDM 123 140 17 13.82
10 GIAA 525 580 55 10.48
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 498 374 -124 -24.90
2 TIRA 252 190 -62 -24.60
3 BAYU 1,600 1,250 -350 -21.88
4 TNCA 402 320 -82 -20.40
5 TFCO 464 384 -80 -17.24
6 APEX 615 510 -105 -17.07
7 ANDI 2,290 1,915 -375 -16.38
8 PYFA 178 160 -18 -10.11
9 TALF 368 332 -36 -9.78
10 OPMS 308 278 -30 -9.74
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 210 212 2 0.95
2 IPTV 505 510 5 0.99
3 MNCN 1,270 1,310 40 3.15
4 TELE 278 338 60 21.58
5 TCPI 6,400 6,825 425 6.64
6 ABBA 132 161 29 21.97
7 OPMS 308 278 -30 -9.74
8 TRAM 118 120 2 1.69
9 FREN 218 220 2 0.92
10 ERAA 1,620 1,655 35 2.16