Portal Berita Ekonomi Minggu, 20 Oktober 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:02 WIB. Debt/GDP Ratio - Brazil 77,22%, India 68,30%, China 50,50%, Mexico 46,00%, Turkey 30,40%, Indonesia 29,80%, Nigeria 17,50%, Russia 13,50%
  • 07:44 WIB. Inflation Rate - Nigeria 11,24%, Turkey 9,26%, Russia 4,00%, India 3,99%, Indonesia 3,39%, China 3,00%, Mexico 3,00%, Brazil 2,89%, 
  • 07:37 WIB. Interest Rate - Turkey 16,50%, Nigeria 13,50%, Mexico 7,75%, Russia 7,00%, Brazil 5,50%, Indonesia 5,25%, India 5,15%, China 4,20%
  • 07:25 WIB. MINT GDP per Capita - Mexico US$ 10.385, Indonesia US$ 4.284, Nigeria US$ 2.396, Turkey US$ 15.026
  • 07:20 WIB. MINT GDP Growth - Mexico -0,80%, Indonesia 5,05%, Nigeria 1,94%, Turkey -1,50%
  • 07:15 WIB. BRIC GDP per Capita - Brazil US$11.026, Russia US$ 11.729, India US$ 2.104, China US$ 7.755
  • 07:11 WIB. BRIC GDP Growth - Brazil 1,00%, Russia 0,90%, India 5,00%, China 6,00%

PDIP: Belum Ada Kegentingan, Buat Apa Presiden Terbitkan Perppu?

PDIP: Belum Ada Kegentingan, Buat Apa Presiden Terbitkan Perppu? - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini belum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena belum ada kegentingan yang mendesak.

Hal itu diungkapkan oleh Politikus PDIP Masinton Pasaribu. Menurutnya, bila ada elemen masyarakat dengan UU KPK hasil revisi bisa menggunakan jalur konstitusi seperti judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Belum ada urgensi penerbitan Perppu tentang KPK. Jika ada elemen masyarakat yang berkeberatan dengan pasal-pasal revisi UU 30 Tahun 2002 Tentang KPK bisa menggunakan saluran konstitusional melalui judicial review ke MK,” kata Masinton, Minggu (6/10/2019).

Meski begitu, ia mengakui bila Presiden Jokowi memiliki hak untuk menerbitkan Perppu pengganti undang-undang bila ada kegentingan yang memaksa. Hal itu tertuang di dalam Pasal 22 ayat 1 UUD 1945.

Baca Juga: Demokrat Dukung Jokowi Keluarkan Perppu Penangguhan Revisi UU KPK

Lalu, berdasarkan putusan MK melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 telah menentukan 3 syarat agar suatu keadaan secara objektif dapat disebut sebagai kegentingan yuridis yang memaksa.

Anggota DPR RI itu menjelaskan, pertama, harus ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Kalaupun undang-undang tersebut telah tersedia, itu dianggap tidak memadai untuk mengatasi keadaan.

“Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama. Padahal, keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan sesegera mungkin,” ujarnya.

Berdasarkan ketiga point tersebut, lanjut dia, syarat objektif dan kegentingan yuridis yang mengharuskan Presiden menerbitkan Perppu tentang KPK belum terpenuhi. Sehingga, seluruh perangkat negara yang melaksanakan tugas dan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif tetap bekerja normal.

Baca Juga: Perppu KPK Tak Akan Terbit, Benar Begitu Pak Jokowi?

“Bahkan KPK yang melaksanakan tugas pemberantasan korupsi juga masih bekerja seperti biasanya,” ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Mahasiswa Trisakti, Dino Ardiansyah menegaskan bahwa pihaknya akan menerjunkan massa yang lebih besar bila Presiden Jokowi tak kunjung menerbitkan Perppu Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK.

"Kalau tidak ada stament dari Pak Jokowi, kita akan turun ke jalan dan lebih besar lagi. Arah dialog ini untuk membuka komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa dan kita tahu sejauh ini pemerinta tidak dengar langsung dari mahasiswa dan cara ini bukan untuk mematikan gerakan," ujar Dino usai bertemu Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Partner Sindikasi Konten: Okezone

Baca Juga

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Clara Aprilia Sukandar

Foto: Antara/Nova Wahyudi

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,788.81 3,750.91
British Pound GBP 1.00 18,259.33 18,072.02
China Yuan CNY 1.00 2,008.98 1,988.14
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,210.70 14,069.30
Dolar Australia AUD 1.00 9,707.33 9,607.92
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,811.83 1,793.66
Dolar Singapura SGD 1.00 10,415.35 10,310.20
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,812.25 15,649.28
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,398.06 3,361.84
Yen Jepang JPY 100.00 13,091.39 12,959.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6191.947 10.933 658
2 Agriculture 1325.665 -25.837 20
3 Mining 1588.528 -0.347 48
4 Basic Industry and Chemicals 910.095 8.396 74
5 Miscellanous Industry 1196.676 14.510 50
6 Consumer Goods 2101.267 -60.778 54
7 Cons., Property & Real Estate 508.095 4.976 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1210.123 5.591 75
9 Finance 1260.490 13.824 90
10 Trade & Service 809.274 3.812 165
No Code Prev Close Change %
1 INTD 170 228 58 34.12
2 TFCO 332 414 82 24.70
3 TIRA 212 250 38 17.92
4 PTSN 374 422 48 12.83
5 MCOR 136 153 17 12.50
6 AMIN 294 330 36 12.24
7 MAIN 970 1,080 110 11.34
8 ERAA 1,695 1,880 185 10.91
9 LRNA 142 154 12 8.45
10 SKRN 505 545 40 7.92
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 505 412 -93 -18.42
2 OPMS 246 212 -34 -13.82
3 IBFN 238 208 -30 -12.61
4 APEX 555 500 -55 -9.91
5 PDES 1,105 1,000 -105 -9.50
6 BOSS 680 620 -60 -8.82
7 MINA 1,730 1,590 -140 -8.09
8 MREI 4,130 3,820 -310 -7.51
9 AMAG 310 288 -22 -7.10
10 SHID 3,400 3,200 -200 -5.88
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,695 1,880 185 10.91
2 MAMI 232 234 2 0.86
3 LMPI 150 152 2 1.33
4 TELE 364 358 -6 -1.65
5 BBRI 4,050 4,170 120 2.96
6 TCPI 6,125 6,125 0 0.00
7 OPMS 246 212 -34 -13.82
8 JPFA 1,655 1,720 65 3.93
9 HMSP 2,270 2,160 -110 -4.85
10 ANTM 955 935 -20 -2.09