Dukung Legislator, PKB Bilang Ridwan Kamil Wajib Interpelasi

Warta Ekonomi, Bandung -

Partai pengusung Ridwan Kamil saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melakukan Hak Interpelasi kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Kita setuju interpelasi dan akan mengajak semua anggota dewan. Banyak hal yang ingin ditanyakan, banyak yang harus dijawab oleh gubernur,” tegas Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKB, Rahmat Hidayat Djati kepada wartawan di Bandung, Selasa (8/10/2019).

Baca Juga: Dewan Minta Ridwan Kamil Evaluasi Tim Akselerasi Pembangunan, Alasannya...

Baca Juga: Ingin Ikuti Pindahkan Ibu Kota, Ridwan Kamil Disemprot: Jangan Latah!!!

Menurutnya, Interpelasi dilakukan dengan target duduk perkara kekeliruan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalankan roda pemerintahan provinsi terungkap secara transparan. Ia juga memastikan akan memberi penegasan bahwa mitra pemerintah provinsi Jawa Barat yang secara sah secara konstitutional adalah dewan, bukan lembaga maupun tim di luar pemerintahan.

“Terkait tata kelola pemerintah daerah, prinsipnya itu. Tata kelola pemerintah daerah berdasarkan undang - undang penerintah daerah itu menyebut, pemerintah daerah itu bersama DPRD, kan gitu. Setahun berjalan ini, kita merasa banyak hal prinsipal yang belum dilakukan,” jelasnya

Rahmat menegaskan, internal Fraksi PKB DPRD Jawa Barat solid mendukung rencana interpelasi sebagai bentuk tanggungjawab sosial setelah memenangkan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018. 

“Iya, solid. Salah satu alasan kami setuju itu karena sebagai partai pengusung kita punya tanggungjawab moral dan politik untuk memastikan Gubernur betul betul menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” tegasnya.

Adapun, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hadi Wijaya meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jangan menganggap langkah interpelasi dewan merupakan bentuk kondisi friksi atau konflik lembaga legislatif dengan gubernur.

“Interpelasi itu kan sesuatu yang biasa - biasa saja, bukan sesuatu yang harus dibuat momok atau menggambarkan ketidak akuran atau hal destruktif yah, interpelasi itu hak bertanya, kita mau nanya duduk perkara dan tolong jelaskan,” ungkapnya.

Interpelasi diperlukan dengan tujuan meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. 

“Ini hal biasa dalam berdemokrasi, nggak perlu ada tanggapan heboh, terus bukan menunjukan dewan menghalau atau sedang merusak Pak Gubernur dan sebagainya," pungkasnya.