Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio mengatakan Pemerintah harus menertibkan buzzer atau pendengung
yang memanipulasi fakta dan opini publik.
Baca Juga: Istana Bantah Buzzer Jokowi Dikomando, Jawaban Pengamat Telak!
"Keberadaan buzzer, menurut saya, tidak hanya melulu jelek, tetapi tetap ada positif. Tapi bila buzzer memanipulasi opini publik, memanipulasi fakta, maka itu menjadi salah. Kalau itu terjadi tentu buzzer harus dihapuskan karena bukan hanya membahayakan negara, tetapi bisa memecah belah rakyat," katanya di Jakarta, Selasa dalam keterangan tertulis.
Ia mengatakan, keberadaan buzzer di era media sosial (medsos) tidak bisa dinafikan lagi. Sama juga seperti medsos, buzzer juga memiliki sisi positif dan negatif. Karena itu, sebagai orang yang hidup di Bumi Indonesia, buzzer juga harus memiliki etika dalam menyebarkan berita atau opini ke masyarakat. Pasalnya, konten yang disebar para buzzer ini akan sangat mudah diserap masyarakat.
Hendri mengatakan, yang paling menakutkan bila kemudian buzzer-buzzer itu dianggap sebagai salah satu pendorong orang untuk saling membenci.
"Jadi kalau menurut saya, buzzer yang demikian harus dihilangkan. Itu kan mudah bagi pemerintah. Harusnya bisa, paling tidak segera dilakukan 'screening' terhadap buzzer dan mengajak semua pihak tidak menggunakan buzzer untuk kegiatan negatif," kata pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI ini.
Untuk diketahui, jagad sosial media terutama di twitter dan facebook menangkap fenomena social justice warrior atau barisan buzzer pro Istana.
Barisan buzzer ini di antaranya Denny Siregar, Abu Janda, Pepih Nugraha, Ulin Yusron dll. Sementara untuk para penentangnya menganggap para buzzer ini justru membuat para pendukung Jokowi antipati, karena menganggap dukungan buta berakibat pada mundurnya demokrasi
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
