Whatsapp Disadap? Ini Reaksi Warga

Warta Ekonomi, Jakarta -

Permintaan tiga negara, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, kepada Facebook untuk memasang "jalur belakang" pada enkripsi pengirim pesan mereka menuai kecaman sejumlah pihak. Ketiga negara tersebut mengajukan insiasi tersebut atas kekhawatiran platform Facebook, termasuk Whatsapp, digunakan oleh pihak-pihak untuk pendanaan teroris, pelecehan dan kekerasan terhadap anak, serta kejahatan lainnya.

Baca Juga: Dear Pengguna WhatsApp, Konten Chat-mu Terancam Bocor Nih, Gara-Gara . . . .

Permintaan ketiga negara tersebut cukup sederhana, yakni memberikan akses khusus atau "jalur belakang" ke dalam enkripsi pengiriman pesan Whatsapp agar penegak hukum dapat lebih mudah melakukan proses penyelidikan terhadap karakter-karakter yang diduga melakukan tindakan kriminal. Namun, mengingat aplikasi pengiriman pesan adalah sesuatu yang paling sering digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari, siapapun penggunanya, tidak ada yang ingin jika privasi data mereka dapat diakses oleh sembarang orang, pemerintah sekalipun. Isu privasi data ini menjadi panas kala permintaan ketiga negara tersebut, hingga akhirnya Edward Snowden, eks kontraktor Central Intelligence Agency (CIA), angkat bicara terkait permintaan ketiga negara tersebut.

"Pemerintah menuntut akses "jalur belakang" untuk mengakses komunikasi privat yang dimiliki lebih dari 1,5 miliar pengguna Whatsapp. Jika Facebook mengabulkan tuntutan ini, ini akan menjadi pelanggaran privasi terbesar sepanjang sejarah," tulis Snowden dalam akun resminya pada Kamis (3/10/2019).

Rupanya, permintaan ketiga negara tersebut tidak hanya sampai pada jalur belakang Whatsapp, tetapi juga seluruh aplikasi pengiriman pesan yang disediakan oleh Facebook, termasuk Instagram.

Tidak hanya Snowden, Joe Westby, peneliti Teknologi Amnesty International juga mengecam permintaan ketiga negara tersebut. Menurutnya, tindakan Facebook yang menolak untuk memberikan jalur belakang tersebut sudah benar.

"Jika pemerintah mengira dengan memberikan jalur belakang pada enkripsi keamanan sistem membantu mereka dalam meningkatkan keamanan, mereka salah," kata Joe Westby seperti dilansir laman resmi Amnesty International, Jumat (4/10/2019).

Tambahnya, enkripsi adalah poros vital dalam menjaga keamanan seseorang dalam daring. "Tanpa enkripsi, hak seseorang akan lebih mudah dilanggar," katanya. Joe juga mengatakan bahwa usulan untuk memberikan jalur belakang sudah berulang kali dianggap tidak efektif karena tidak memberikan solusi win-win bagi pengguna maupun pemerintah.

"Jika aparat mampu mengakses jalur belakang enkripsi pengirim pesan, maka tidak ada jaminan bahwa setiap orang tidak akan melakukan hal yang sama," kata Joe.

Menurut Joe, pada pemerintahan yang represif, pemerintah sering kali melanggar privasi baik jurnalis, aktivis hak asasi manusia, bahkan warga biasa dengan mengakses alat komunikasi pribadi mereka. 

"Bahkan, sebagian pemerintahan represif memberlakukan sanksi yang mematikan bagi oposisi."