Portal Berita Ekonomi Kamis, 24 Oktober 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:11 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 dibuka menguat 0,16% pada level 3.000
  • 23:10 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones dibuka menguat 0,10% pada level 26.815
  • 23:09 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq dibuka menguat 0,05% pada level 8.108
  • 20:11 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.493 USD/troy ounce
  • 20:10 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 59,07 USD/barel
  • 20:06 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 53,80 USD/barel
  • 20:05 WIB. Valas - Dollar menguat 0,02% terhadap Yen pada level 108,51 Yen/USD
  • 20:04 WIB. Valas - Dollar melemah 0,06% terhadap Poundsterling pada level 1,2880 USD/Pound
  • 20:03 WIB. Valas - Dollar menguat 0,03% terhadap Euro pada level 1,1122 USD/Euro
  • 16:23 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup melemah 0,82% pada level 26.566
  • 16:17 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup melemah 0,43% pada level 2.941
  • 16:21 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup melemah 0,57% pada level 3.142
  • 16:13 WIB. Valas - Yuan ditutup melemah 0,04% terhadap USD pada level 7,0739 Yuan/USD
  • 16:11 WIB. Valas - Rupiah ditutup melemah 0,06% terhadap USD pada level Rp.14.032/USD
  • 14:21 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka melemah 0,04% pada level 7.209

Arteria Dahlan: Uji Materi Paling Pas Bila Tak Puas Revisi UU KPK

Arteria Dahlan: Uji Materi Paling Pas Bila Tak Puas Revisi UU KPK - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan, mengatakan, pihak yang tidak puas dengan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi dapat mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, hal itu lebih baik ketimbang harus mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) atas UU KPK hasil revisi. Namun demikian, Arteria menghormati apapun keputusan yang diambil Kepala Negara.

"Saat ini kan kanal yang paling pas konstitusional itu adalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dalam konteks permohonan uji materi (judicial review) undang-undang," katanya dalam siaran pers yang diterima, Jumat (11/10/2019).

"Kenapa begitu? momennya pas, karena sebentar lagi pastinya diberikan nomor karena sudah lewat 30 hari, dengan demikian hadir hak untuk mengajukan permohonan keberatan," imbuhnya.

Baca Juga: Fadel Sarankan Revisi UU KPK Diuji ke MK

Arteria tak ingin polemik UU KPK hasil revisi ini sampai meniadakan saluran hukum yang telah disediakan. Karena itu, kata dia, alangkah baiknya pihak yang tidak puas dapat menempuh uji materi di MK.

"Ketimbang kita kisruh gaduh di Perppu, sekarang ini kita juga jangan sampai kita meniadakan instrumen dan kanal-kanal demokrasi yang sudah ada," ujarnya.

Lebih lanjut, Arteria menceritakan, polemik UU KPK hasil revisi telah menjadi sorotan internasional. Padahal beleid tersebut merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan DPR. Menurut dia, aksi menuntut Presiden menerbitkan Perppu dapat menihilkan komitmen kebangsaan antara eksekutif dan legislatif.

Saya baru dari luar negeri, kita ini diketawain orang luar, kenapa di negaramu orang komplain atau keberatan terhadap produk undang undang kok turun ke jalan? padahal negara sudah mempunyai yang namanya Mahkamah Konstitusi, sudah memiliki yang namanya Ombudsman untuk memeriksa maladministrasi," tuturnya.

"Ini menjadi pertanyaan dunia internasional, bagaimana legitimasi negara, bagaimana komitmen kebangsaan yang dibuat pemerintah bersama DPR bisa dinihilkan begitu saja oleh dengan orang turun ke jalan, ini yang menjadi bahan pertimbangan," sambung Arteria.

Mantan Anggota Komisi Hukum DPR RI ini mengaku tetap menghormati berbagai pendapat yang muncul atas polemik UU KPK hasil revisi. Akan tetapi, ia ingin persoalan ini diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

"Saya pribadi meminta dan menghormati semua pendapat, tapi kita juga harus lihat apapun pendapat kita harus berlandaskan pada hukum. Indonesia negara hukum, kanalnya sudah jelas. Akan menjadi masalah tatkala kita menyelesaikan masalah dengan masalah lain," ucapnya.

Diwartakan sebelumnya, elemen masyarakat sipil beserta mahasiswa mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi. Menurut mereka, beleid hasil revisi itu justru melemahkan lembaga antirasuah.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan mempertimbangkan penerbitan Perppu setelah bertemu para tokoh bangsa di Istana Merdeka, Jakarta. Tetapi, Kepala Negara belum memberi kepastian kapan akan mengambil keputusan terkait penerbitan Perppu ini.

Wacana penerbitan Perppu ini mendapat penolakan dari beberapa partai politik yang notabene mengusung Presiden Jokowi. Mereka menyarankan agar polemik revisi UU KPK diselesaikan melalui judicial review di MK ataupun legislative review.

Partner Sindikasi Konten: Okezone

Baca Juga

Tag: Arteria Dahlan, RUU KPK, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Istimewa

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,765.06 3,727.40
British Pound GBP 1.00 18,152.87 17,970.86
China Yuan CNY 1.00 1,993.57 1,972.90
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,121.25 13,980.75
Dolar Australia AUD 1.00 9,663.17 9,560.04
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,800.81 1,782.71
Dolar Singapura SGD 1.00 10,352.82 10,246.06
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,705.65 15,545.20
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,369.82 3,333.91
Yen Jepang JPY 100.00 13,035.40 12,904.51

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6257.806 32.309 659
2 Agriculture 1350.830 17.939 20
3 Mining 1608.809 18.668 48
4 Basic Industry and Chemicals 936.650 11.345 74
5 Miscellanous Industry 1204.625 1.298 50
6 Consumer Goods 2095.162 -5.964 54
7 Cons., Property & Real Estate 514.979 5.407 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1218.866 3.964 75
9 Finance 1282.423 11.762 90
10 Trade & Service 804.793 -4.564 166
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 71 84 13 18.31
2 YPAS 424 500 76 17.92
3 MPRO 870 1,000 130 14.94
4 PURE 680 775 95 13.97
5 TFCO 450 510 60 13.33
6 SONA 5,000 5,625 625 12.50
7 TRAM 111 123 12 10.81
8 FITT 86 95 9 10.47
9 MREI 4,120 4,480 360 8.74
10 BALI 1,280 1,390 110 8.59
No Code Prev Close Change %
1 FMII 730 550 -180 -24.66
2 TALF 360 278 -82 -22.78
3 NZIA 1,290 1,055 -235 -18.22
4 ABBA 214 178 -36 -16.82
5 KBLV 420 370 -50 -11.90
6 MDKI 232 206 -26 -11.21
7 APEX 505 450 -55 -10.89
8 YULE 149 133 -16 -10.74
9 PDES 950 850 -100 -10.53
10 SRAJ 268 242 -26 -9.70
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 236 244 8 3.39
2 MKNT 59 57 -2 -3.39
3 ABBA 214 178 -36 -16.82
4 TCPI 6,125 6,075 -50 -0.82
5 HMSP 2,120 2,060 -60 -2.83
6 FREN 157 150 -7 -4.46
7 JPFA 1,655 1,745 90 5.44
8 BTPS 3,550 3,810 260 7.32
9 PGAS 2,240 2,330 90 4.02
10 PURE 680 775 95 13.97