Portal Berita Ekonomi Kamis, 17 Oktober 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:14 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup positif 0,69% pada level 26.848
  • 16:12 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup negatif 0,32% pada level 3.124
  • 16:10 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup negatif 0,05% pada level 2.977
  • 16:09 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup negatif 0,09% pada level 22.451
  • 16:08 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup negatif 0,23% pada level 2.077
  • 16:07 WIB. Valas - Yuan ditutup negatif 0,20% terhadap USD pada level 7,0789 Yuan/USD
  • 16:04 WIB. Valas - Rupiah ditutup melemah 0,12% terhadap USD pada level Rp.14.155/USD

Pengamat Politik: Jokowi Harusnya Segera Sahkan UU Revisi KPK

Pengamat Politik: Jokowi Harusnya Segera Sahkan UU Revisi KPK - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Presiden Joko Widodo dinilai harus tetap pada keputusannya untuk mengesahkan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi. Hal tersebut dianggap bisa mengangkat maruah Jokowi dan penerapannya sesuai dengan dasar konsep fikih. 

 

Menurut Pengamat Politik Hukum, Bambang Saputra menjelaskan Jokowi tak perlu terjebak dengan polemik pro dan kontra UU KPK hasil revisi. Karena, pembentukan UU tersebut merupakan hasil musyawarah antara pemerintah dengan DPR sebagai wakil rakyat. 

 

"Pandangan semacam itu saya sampaikan bukan tanpa alasan, akan tetapi secara teori politik hukum Islam didasari pada satu kaidah Usul Fikih yang berbunyi, hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula, dan sesuatu yang yakin tidak dapat hilang hanya dengan keraguan," terang dia dalam keterangan yang diterima, Sabtu (12/10).

 

Baca Juga: Soal Pertemuan Jokowi-Prabowo, Tanggapan Paloh Adem. . .

 

Bambang melihat hukum itu harus merujuk pada keyakinan. Bambang ingin Jokowi untuk tetap berpegang pada keyakinannya dan tidak boleh melihat kepada keraguan. 

 

Hal tersebut melihat saat presiden telah menunjuk Menteri Hukum dan Ham serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan RUU KPK di DPR sehingga akhirnya disahkan menjadi UU. Hal itu artinya Jokowi sudah berkeyakinan UU KPK itu dapat menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi di negeri ini. 

 

"Atas dasar itu setelah RUU KPK disahkan, maka sekarang Presiden Jokowi tidak boleh ragu-ragu, apalagi menyesal sehingga berwacana akan menerbitkan Perppu tentang KPK hanya karena desakan-desakan kelompok tertentu yang mengatasnamakan kepentingan rakyat," jelas Ketua Dewan Pakar Lembaga Aspirasi dan Analisis Strategis (LANDAS) Indonesiaku itu. 

 

Dikeluarkannya Perppu, Bambang menyebut Jokowi seperti menjatuhkan wibawa kepala negara. Perkataan Jokowi, kata Bambang, seperti pepatah “pagi kacang, sore tempe”, yang berarti bahwa presiden tidak konsisten dalam mengambil kebijakan. 

 

"Kemungkinan berbuntut akan menjadi bahan tertawaan dunia luar. Bahkan bukan hanya sampai di situ, efek dominonya adalah enggannya para investor luar yang ingin berinvestasi di negeri ini dan secara ekonomi bangsa kitalah yang dirugikan," terangnya.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Baca Juga

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Abdul Halim Trian Fikri

Foto: Foto/SINDOphoto

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,797.39 3,759.40
British Pound GBP 1.00 18,267.89 18,084.71
China Yuan CNY 1.00 2,007.25 1,986.44
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,242.86 14,101.14
Dolar Australia AUD 1.00 9,669.48 9,571.85
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,815.67 1,797.54
Dolar Singapura SGD 1.00 10,405.36 10,298.06
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,781.09 15,619.83
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,401.69 3,365.43
Yen Jepang JPY 100.00 13,094.47 12,960.61

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6181.014 11.422 658
2 Agriculture 1351.502 13.001 20
3 Mining 1588.875 -8.507 48
4 Basic Industry and Chemicals 901.699 10.902 74
5 Miscellanous Industry 1182.166 38.832 50
6 Consumer Goods 2162.045 -14.721 54
7 Cons., Property & Real Estate 503.119 -1.174 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1204.532 -3.235 75
9 Finance 1246.666 1.250 90
10 Trade & Service 805.462 3.941 165
No Code Prev Close Change %
1 SLIS 980 1,225 245 25.00
2 KBLV 330 410 80 24.24
3 SSTM 402 492 90 22.39
4 JSKY 430 515 85 19.77
5 BRAM 14,000 16,675 2,675 19.11
6 WICO 480 565 85 17.71
7 ABBA 160 182 22 13.75
8 TELE 326 364 38 11.66
9 MINA 1,570 1,730 160 10.19
10 HERO 710 780 70 9.86
No Code Prev Close Change %
1 PGLI 246 202 -44 -17.89
2 KRAH 1,125 930 -195 -17.33
3 TFCO 384 332 -52 -13.54
4 ANDI 1,815 1,630 -185 -10.19
5 POOL 2,000 1,800 -200 -10.00
6 CMNP 2,130 1,935 -195 -9.15
7 OPMS 270 246 -24 -8.89
8 INAF 1,140 1,040 -100 -8.77
9 TIRA 232 212 -20 -8.62
10 NOBU 940 860 -80 -8.51
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 220 232 12 5.45
2 KPIG 139 140 1 0.72
3 TELE 326 364 38 11.66
4 ABBA 160 182 22 13.75
5 FREN 159 161 2 1.26
6 TCPI 6,175 6,125 -50 -0.81
7 TARA 755 765 10 1.32
8 BBRI 3,990 4,050 60 1.50
9 OPMS 270 246 -24 -8.89
10 ERAA 1,590 1,695 105 6.60