Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Pemerintah berencana melakukan privatisasi aset negara yang ada di Jakarta sebagai salah satu skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara melalui skema APBN. Aset negara dapat dimanfaatkan swasta dengan imbal balik membangun gedung di IKN baru.
Menurut Direktur Pemanfaatan Tanah Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Wilayah/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Iskandar Syah, privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari umum menjadi swasta. Salah satu tujuan privatisasi aset untuk meningkatkan pendapatan negara.
Baca Juga: Prabowo Dukung Ibu Kota Baru, Tapi Ada Syaratnya
"Proses privatisasi dapat diterapkan dalam sektor jasa, industri, pertambangan, manufaktur, dan energi. Dan juga dapat membentuk suatu pasar bebas yang lebih kompetitif," kata Iskandar dalam seminar nasional Privatisasi Aset Negara dalam Perpindahan Ibu Kota yang digelar Ikatan Notaris Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Iskandar mengatakan, pihaknya tengah melakukan studi pendahuluan dengan membuat simulasi privatisasi aset milik Kementerian ATR/BPN.
Ia mencontohkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui privatisasi tiga aset milik kementeriannya. Yakni di kawasan Sisingamangaraja, Jalan Sabang, dan Jalan Kuningan. Posisi tiga aset tersebut, menurutnya, sangat strategis untuk ditawarkan pemanfaatannya ke pihak swasta.
"Nantinya dengan suatu konsesi, dengan skema HPL (hak pengelolaan lahan) untuk pemberian peran swasta, kita bisa berikan kemudahan. Paling tidak kita berikan konsesi 30 tahun atau lebih. Sehingga hasil dari kerja sama dapat menunjang pembiayaan pendirian kantor pusat kami di IKN," paparnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Lili Lestari
Editor: Rosmayanti
