Portal Berita Ekonomi Kamis, 14 November 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:58 WIB. IHSG - IHSG melemah 0,08% di awal sesi I.
  • 08:52 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,04% terhadap Yuan pada level 7,0204 Yuan/USD
  • 08:51 WIB. Bursa - Indeks Shanghai dibuka positif 0,17% pada level 2.910
  • 08:50 WIB. Bursa - Indek Hang Seng dibuka negatif 0,18% pada level 26.528
  • 08:11 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 62,37 USD/barel
  • 08:10 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 57,35 USD/barel
  • 08:09 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.462 USD/troy ounce
  • 08:09 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,03% terhadap Yen pada level 108,79 Yen/USD
  • 08:08 WIB. Valas - Rupiah dibuka melemah 0,06% terhadap Dollar AS pada level Rp 14.088 per USD
  • 08:07 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,01% terhadap Poundsterling pada level 1,2853 USD/GBP
  • 08:06 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,01% terhadap Euro pada level 1,1009 USD/Euro
  • 08:05 WIB. Bursa - Indeks Nikkei dibuka negatif 0,19% pada level 23.276
  • 08:05 WIB. Bursa - Indeks KOSPI dibuka positif 0,29% pada level 2.128
  • 05:34 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 ditutup positif 0,07% pada level 3.094
  • 05:30 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq ditutup negatif 0,05% pada level 8.482

KPK dan Ekonomi Politik Indonesia

KPK dan Ekonomi Politik Indonesia - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Masih ingat pada kasus Revisi UU KPK yang ramai baru-baru ini? Bagaimana sekarang? Gaungnya mulai melemah dan berganti pada masalah politik lain. Fachru Nofrian, Ph.D., seorang ekonom di LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), menjelaskan pemkikirannya mengenai isu pelemahan KPK serta hubungnnya dengan ekonomi Indonesia.

KPK sebagai institusi negara yang berperan dalam pemberantasan korupsi telah memberikan andil pada pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi sendiri merupakan masalah penting yang berkaitan dengan ekonomi rakyat. Saat banyak petinggi negara melakukan korupsi terhadap uang negara, rakya di saat yang sama kehilangan haknya untuk menikmati kekayaan negara yang seharusnya mereka rasakan, baik dalam wujud kebijakan maupun fasilitas negara.

Baca Juga: Ketua KPK Sudah Nyerah, Sinyal Jokowi Tak Bakal Keluarkan Perppu

Fachru, dalam keterangan tertulis yang didapat di Jakarta, Rabu (16/10/2019), menyayangkan perjuangan masyarakat yang melemah terkait isu pelemahan KPK ini. Ditambah lagi, DPR dan Pemerintah tetap melanjutkan merevisi UU KPK. Hal ini akan berdampak pada perkembangan politik dan, tentunya juga, ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Menurut Fachru, dengan kondisi KPK yang dilemahkan seperti sekarang ini, fungsi negara menjadi kabur karena pemberatasan korupsi oleh negara akan melemah. Kelemahan institusi seperti ini akan mengganggu perekonomian, khususnya implementasi anggaran negara. Ekonomi publik secara keseluruhan akan terganggu menjadi makin tidak efisien. ICOR (incremental capital output ratio) Indonesia sudah paling tinggi di antara negara-negara ASEAN.  Dengan KPK yang lemah dan pemerintahan yang tidak bersih, kondisi ekonomi makro akan semakin tidak efisien. 

Lanjut Fachru, ada empat pandangan tentang negara sebagai institusi makro pembangunan. Pertama, negara yang turun langsung melakukan peran pelaku ekonomi dalam rangka pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Di sini, negara berperan sebagai antitesa pasar yang bertugas menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakatnya. Kedua, negara yang berperan secara tidak langsung dalam aktivitas ekonomi dan memastikan sirkulasi ekonomi berjalan lancar. Ketiga, negara yang diserap pasar dan memastikan pasar yang efektif dan efisien. Keempat, pasar adalah konstruksi negara yang dibuat dengan mekanisme tertentu.

Dalam konteks ini, siapapun lembaga yang mengurusi pemberantasan korupsi, ia akan efektif jika negara tersebut efektif. Jika negara tidak efektif dan efisien, mungkin akan beralih ke bentuk lain yang lebih sesuai. Sebut saja pengalaman negara-negara besar mulai dari Amerika Serikat, negara zona euro, Jepang, hingga ke Uni Sovyet. Di negara-negara itu, institusi negara berfungsi sebagaimana mestinya.

Lalu, bagaimana dengan di Indonesia? Fachru menjelaskan bahwa sebagai entitas mikro, fakta memperlihatkan bahwa KPK sudah banyak menyelesaikan kasus korupsi. Peranan KPK menjadikan aparat negara untuk jujur dan disiplin dalam anggaran negara sudah berlangsung lama dan dihargai oleh publik dan masyarakat sipil pada umumnya.  Namun, praktik hukum mikro operasi tangkap tangan (OTT) sangat tidak disukai oleh politisi, anggota parlemen, kepala daerah, dan aparat negara secara keseluruhan.  Karena itu, KPK sengaja dilemahkan dari dalam negara itu sendiri karena dianggap sebagai pengganggu dari sistem yang sudah oligarkis.

Baca Juga

Tag: Ekonomi Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ekonomi politik, politik

Penulis/Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Sufri Yuliardi

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.88 3,736.13
British Pound GBP 1.00 18,188.68 17,999.29
China Yuan CNY 1.00 2,015.12 1,994.84
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,152.41 14,011.59
Dolar Australia AUD 1.00 9,674.59 9,576.92
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.44 1,789.38
Dolar Singapura SGD 1.00 10,385.57 10,276.95
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,583.22 15,426.76
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,410.22 3,373.85
Yen Jepang JPY 100.00 12,986.25 12,853.49

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6142.501 -38.491 660
2 Agriculture 1401.983 -11.934 20
3 Mining 1473.600 -27.895 49
4 Basic Industry and Chemicals 948.028 -1.939 75
5 Miscellanous Industry 1203.370 0.807 50
6 Consumer Goods 2073.718 -13.455 54
7 Cons., Property & Real Estate 508.734 -1.961 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.019 -9.299 75
9 Finance 1256.244 -8.117 90
10 Trade & Service 802.369 -5.169 165
No Code Prev Close Change %
1 VINS 135 182 47 34.81
2 ARMY 50 67 17 34.00
3 POSA 50 64 14 28.00
4 MTPS 1,080 1,350 270 25.00
5 SINI 306 382 76 24.84
6 POLA 730 910 180 24.66
7 ARTO 1,735 2,160 425 24.50
8 ARTA 336 418 82 24.40
9 SLIS 4,350 5,350 1,000 22.99
10 BRAM 8,150 9,775 1,625 19.94
No Code Prev Close Change %
1 TGRA 418 314 -104 -24.88
2 DFAM 620 466 -154 -24.84
3 OMRE 1,350 1,015 -335 -24.81
4 BMSR 246 185 -61 -24.80
5 NICK 298 230 -68 -22.82
6 FORZ 384 298 -86 -22.40
7 BOSS 230 179 -51 -22.17
8 SKYB 106 83 -23 -21.70
9 ALKA 500 402 -98 -19.60
10 JIHD 650 525 -125 -19.23
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 248 240 -8 -3.23
2 BBRI 4,000 3,960 -40 -1.00
3 IPTV 505 500 -5 -0.99
4 MNCN 1,430 1,440 10 0.70
5 ANDI 226 238 12 5.31
6 BRPT 990 1,035 45 4.55
7 IRRA 800 705 -95 -11.88
8 SCMA 1,330 1,310 -20 -1.50
9 BHIT 71 71 0 0.00
10 TLKM 4,180 4,150 -30 -0.72