Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku partainya tak memperasalahkan nantinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Partai Gerindra, PAN, dan Demokrat untuk bergabung ke dalam koalisi.
Hanya saja, kata Arsul, PPP memberikan underline kepada ketiga parpol itu agar nantinya ketika bergabung menjadi pemerintahan tak bersikap seperti oposisi.
"PPP itu hanya memberikan underline saja. Bahwa kalau masuk pemerintahan, jangan berprilaku sebagai oposisi, itu aja," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Baca Juga: Oh..Sandi Kembali ke Gerindra Demi Kursi Menteri Jokowi?
Namun demikian, Arsul menyatakan bergabung atau tidaknya ketiga parpol yang notabennya adalah opisis masuk ke dalam koalisi merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Karena itu partainya enggan mempermasalahkan.
"Kalau permasalahan itu kan sistem kita itu memberikan hak prerogratif kepada Presiden. Kalau hak prerogratif sistem ketatanegaraan kita ada ditangan Presiden, masa partai politik mempermasalahkannya? tidak seperti itu,” tutur dia.
Diakui Wakil Ketua MPR ini, tugas dari partai politik itu sebetulnya sudah selesai ketika melakukan pengusungan, selebihnya adalah yang sifatnya hal-hal politis saja.
Baca Juga: AHY Jadi Menteri, Demokrat: Pak Jokowi Sudah Umumkan?
"Bahwa dalam politik Mengusung itu kemudian ada rewardnya itu iya. Tapi kemudian tidak bisa menurut saya reward itu termasuk membatasi hak presiden yang diberi hak prerogratif itu untuk kemudian ikut menentukan yang ini diambil yang itu jangan. Itu kita kembalikan lagi kepada beliau," urai Arsul.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
