Portal Berita Ekonomi Senin, 18 November 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:01 WIB. IHSG - IHSG turun -0,09% di akhir sesi II.
  • 12:55 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.465 USD/troy ounce
  • 12:53 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 63,33 USD/barel
  • 12:52 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 57,74 USD/barel

Miris, 43,2% Ibu Hamil Nunggak Iuran BPJS Kesehatan setelah Melahirkan

Miris, 43,2% Ibu Hamil Nunggak Iuran BPJS Kesehatan setelah Melahirkan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Hasil analisis BPJS Kesehatan terhadap perilaku peserta JKN-KIS segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri yang hamil menunjukkan bahwa sebanyak 64,7% ibu hamil baru menjadi peserta JKN-KIS satu bulan sebelum mereka melahirkan.

"Tak hanya itu, bahkan 43,2% dari mereka menunggak iuran sebulan setelah memperoleh manfaat pelayanan persalinan. Hal ini menunjukkan kecenderungan perilaku adverse selection yang merugikan BPJS Kesehatan," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf dalam acara Ngopi Bareng JKN: Upaya Penanggulangan Perilaku Adverse Selection dalam Layanan Persalinan di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Sebagai perbandingan, beberapa negara di dunia memiliki sejumlah alternatif upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kepatuhan peserta jaminan sosial kesehatan dalam melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran, serta mengurangi adverse selection, khususnya bagi peserta yang sedang hamil atau merencanakan kehamilan.

Baca Juga: Gak Fair Nih, Direksi BPJS yang Gagal. Eh Rakyat yang Nanggung

Alternatif pertama, dengan memberlakukan masa tunggu (waiting period) selama enam bulan. Artinya, jaminan manfaat layanan persalinan baru bisa diperoleh jika seseorang sudah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan selama enam bulan.

Iqbal menjelaskan, skema waiting period dalam layanan persalinan adalah hal yang lumrah dilakukan di berbagai negara yang mengelola jaminan sosial, seperti Filipina, Thailand, Vietnam, dan Ghana, mengingat tanggal persalinan relatif dapat diperkirakan dengan baik.

"Di Ghana, ada kebijakan waiting period khusus untuk layanan persalinan selama enam bulan. Sedangkan di Thailand waiting period diberlakukan enam bulan, ditambah pembayaran iuran di muka minimal tiga bulan."

"Sementara di Vietnam, waiting period-nya 12 bulan, ditambah pembayaran iuran di muka minimal enam bulan. Di Thailand bahkan lebih lama lagi yaitu 15 bulan, ditambah dengan pembayaran iuran di muka minimal tujuh bulan," papar Iqbal.

Alternatif kedua, dengan memberlakukan urun biaya untuk layanan persalinan. Amerika merupakan salah satu negara penyelenggara jaminan sosial yang memberlakukan kebijakan urun biaya tersebut.

Baca Juga: Gak Bayar BPJS Bakal Diancam, Rezim Kalangkabut?

Di Indonesia sendiri, kebijakan mengenai urun biaya telah diatur dalam Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Pasal 81) dan Permenkes nomor 51 tahun 2018 (Pasal 9) tentang Besaran Urun Biaya.

Meski demikian, Iqbal menyebut jika alternatif ini bisa memberatkan pengeluaran peserta dan tidak memberi efek jera terhadap perilaku adverse selection.

"Alternatif ketiga yang diterapkan di negara lain ialah melalui pembayaran iuran untuk 12 bulan di muka setelah mendapatkan layanan persalinan. Selain untuk memenuhi kewajiban membayar iuran, ini dimaksudkan untuk memastikan terjaminnya pelayanan kesehatan ibu dan bayinya selama satu tahun ke depan, yang merupakan periode waktu ibu dan bayi membutuhkan pemeriksaan rutin," pungkas Iqbal.

Baca Juga

Tag: BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Aditya Pradana Putra

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,772.00 3,734.27
British Pound GBP 1.00 18,285.73 18,098.18
China Yuan CNY 1.00 2,017.05 1,996.13
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,145.38 14,004.63
Dolar Australia AUD 1.00 9,644.32 9,545.56
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,806.72 1,788.72
Dolar Singapura SGD 1.00 10,396.43 10,289.96
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,646.20 15,484.92
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,406.88 3,369.74
Yen Jepang JPY 100.00 13,002.46 12,869.54

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6128.345 29.395 661
2 Agriculture 1385.589 -12.154 20
3 Mining 1478.551 26.308 49
4 Basic Industry and Chemicals 954.622 15.563 76
5 Miscellanous Industry 1178.252 -5.733 50
6 Consumer Goods 2066.971 -6.238 54
7 Cons., Property & Real Estate 508.022 -0.825 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1141.280 5.153 75
9 Finance 1264.100 13.290 90
10 Trade & Service 786.548 -7.094 165
No Code Prev Close Change %
1 CITY 180 242 62 34.44
2 MPOW 182 244 62 34.07
3 SINI 476 595 119 25.00
4 BOSS 240 300 60 25.00
5 ESIP 276 344 68 24.64
6 POLA 900 1,100 200 22.22
7 NICK 276 334 58 21.01
8 BRAM 11,725 14,050 2,325 19.83
9 KICI 340 400 60 17.65
10 HRTA 292 340 48 16.44
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 496 372 -124 -25.00
2 DEAL 1,150 865 -285 -24.78
3 PURE 1,130 850 -280 -24.78
4 ENVY 2,750 2,070 -680 -24.73
5 JSKY 730 550 -180 -24.66
6 IRRA 590 450 -140 -23.73
7 ARMY 90 71 -19 -21.11
8 RIMO 67 55 -12 -17.91
9 FORZ 326 268 -58 -17.79
10 POSA 71 60 -11 -15.49
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 242 244 2 0.83
2 BBRI 3,940 4,090 150 3.81
3 MNCN 1,405 1,410 5 0.36
4 TCPI 4,490 4,780 290 6.46
5 PURE 1,130 850 -280 -24.78
6 PSAB 264 262 -2 -0.76
7 RIMO 67 55 -12 -17.91
8 BRPT 1,025 1,075 50 4.88
9 SLIS 5,350 5,100 -250 -4.67
10 SKYB 89 79 -10 -11.24