Kredit Foto: Reuters/Aziz Taher
Para pemimpin Lebanon sedang membahas kemungkinan perombakan pemerintahan untuk meredam unjuk rasa yang telah melumpuhkan negara itu selama sepekan.
Otoritas tertinggi Kristiani Maronit dan politisi Druze mendorong perubahan pemerintahan. Mereka mendesak para teknokrat juga dimasukkan jika terjadi perombakan pemerintahan.
Dengan populasi 6 juta jiwa, termasuk 1 juta pengungsi Suriah, Lebanon telah dilanda unjuk rasa yang mengecam para politisi yang dianggap korup dan membuat negara mengalami krisis ekonomi serta terlilit utang.
Baca Juga: Unjuk Rasa Memasuki Hari Kelima, Perbankan Lebanon Masih Lumpuh
Para demonstran masih memblokir jalanan dengan mobil dan barikade pada Rabu (23/10/2019) atau hari ketujuh protes. Perbankan masih tutup sejak Jumat (18/10), dan akan tetap tutup hingga Kamis (24/10), menurut asosiasi perbankan. Sekolah-sekolah juga tutup.
Para tentara bentrok dengan demonstran saat berupaya membuka blokade di jalan utama.
"Kami tetap di jalanan hingga dana publik yang dijarah telah dikembalikan, hingga pemerintahan jatuh," kata Heba Haidar, yang berunjuk rasa di barikade dari tong sampah dan batang besi di Beirut.
Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Lebanon Saad al-Hariri mengumumkan paket reformasi darurat pada Senin (21/10) untuk meredam kemarahan publik dan mengatasi krisis keuangan.
"Ide perombakan sedang didiskusikan para politisi di negara ini dan kami mungkin melakukannya jika pengunjuk rasa tetap di jalanan dalam beberapa hari mendatang," ujar sumber politisi senior Lebanon pada Reuters.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto
Tag Terkait:
