Portal Berita Ekonomi Kamis, 14 November 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:47 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup melemah 0,76% pada level 23.141
  • 13:47 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup menguat 0,36% pada level 2.130
  • 13:03 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,07% terhadap Yen pada level 108,74 Yen/USD
  • 13:02 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,18% terhadap Poundsterling pada level 1,2828 USD/Pound
  • 13:01 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,09% terhadap Euro pada level 1,0997 USD/Euro
  • 13:00 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.465 USD/troy ounce
  • 12:59 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 62,82 USD/barel
  • 12:58 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 57,57 USD/barel
  • 12:02 WIB. IHSG - IHSG melemah 6.080,19 di akhir sesi I.

Dear Jokowi, Pakar Hukum Punya Saran Soal Badan Legislasi Nih! Begini Lengkapnya . . . .

Dear Jokowi, Pakar Hukum Punya Saran Soal Badan Legislasi Nih! Begini Lengkapnya . . . . - Warta Ekonomi
WE Online, Surakarta -

Presiden Joko Widodo sebaiknya mendirikan lembaga urusan legislasi nasional, seperti yang disarankan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid.

Menurutnya, lembaga tersebut nantinya bertugas mengurus dan mengelola urusan regulasi, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan peraturan perundang-undangan, pembahasan, pengundangan, penyebarluasan, evaluasi hingga peninjauan dan rekomendasi perbaikan atau revisi.

"Sehingga nanti tidak terjadi tumpah tindih peraturan perundang-undangan secara nasional," kata Fahri, Minggu (27/10/2019).

Baca Juga: Mereka yang Menolak Jatah dari Jokowi Patut Dicontoh, Ini Orangnya..

Baca Juga: Hasto: Wamen Bantu Menteri Wujudkan Visi Presiden

Fahri menjelaskan, tujuan pembentukan lembaga itu ialah dalam rangka menata serta mengendalikan 'obesitas' serta 'hyper' regulasi yang semakin tidak terkendali dan kompleks. Termasuk menyederhanakan ribuan peraturan perundang undangan yang bersifat teknis.

Ribuan peraturan tersebut kata dia, secara konvensional berdasarkan sistem ketatanegaraan diselesaikan melalui mekanisme peradilan tata negara. Ia mencontohkan seperti uji materi (judicial review) ke Mahmakah Konstitusi (MK) yang belum menyelesaikan masalah, lantaran MK tidak mungkin menjangkau berbagai peraturan perundang-udangan sampai pada level yang paling bawah dan teknis.

”Untuk itu menjadi penting dan urgent untuk membuat terobosan hukum tata negara dengan melahirkan sebuah lembaga khusus yang menagani permasalahan tersebut,” tuturnya.

Pembentukan lembaga urusan legislasi nasional tersebut kata dia, idealnya diberikan mandat konstitusional penanganan urusan pembangunan hukum (legislasi) mulai dari hulu sampai ke hilir, yaitu mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, perumusan, harmonisasi, sosialisasi, konsolidasi hingga peninjauan serta revisi terhadap perundang-undangan yang berlaku secara positivistik.

"Problem hukum inkonsistensi dan disharmoni peraturan perundang-undangan bukan saja dalam konteks materil (substansi materi hukum) yang sangat complicated semata, namun dari aspek birokrasi pembentukan perundang-undangan telah menjadi masalah tersendiri," papar Fahri.

Bila lembaga urusan legislasi nasional ini terbentuk nantinya diharapkan akan menjadi leading sector terhadap semua kementerian dan lembaga negara terkait yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Fahri manambahkan, sebagai konsekuensi ketatanegaraan jika presiden segera membentuk lembaga khusus legislasi nasional sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pemerintah dan DPR disarankan merevisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

"Khususnya termasuk ketentuan Pasal 5 ayat (4) mengenai uraian tentang urusan Pemerintahan Negara," pungkasnya.

Partner Sindikasi Konten: Okezone

Baca Juga

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Kabinet Indonesia Maju

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Tanayastri Dini Isna

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,778.16 3,740.37
British Pound GBP 1.00 18,193.76 18,011.32
China Yuan CNY 1.00 2,017.76 1,996.83
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,168.49 14,027.51
Dolar Australia AUD 1.00 9,633.16 9,535.90
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,809.58 1,791.55
Dolar Singapura SGD 1.00 10,395.08 10,288.62
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,586.76 15,430.26
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,408.34 3,370.38
Yen Jepang JPY 100.00 13,034.49 12,901.23

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6142.501 -38.491 660
2 Agriculture 1401.983 -11.934 20
3 Mining 1473.600 -27.895 49
4 Basic Industry and Chemicals 948.028 -1.939 75
5 Miscellanous Industry 1203.370 0.807 50
6 Consumer Goods 2073.718 -13.455 54
7 Cons., Property & Real Estate 508.734 -1.961 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.019 -9.299 75
9 Finance 1256.244 -8.117 90
10 Trade & Service 802.369 -5.169 165
No Code Prev Close Change %
1 VINS 135 182 47 34.81
2 ARMY 50 67 17 34.00
3 POSA 50 64 14 28.00
4 MTPS 1,080 1,350 270 25.00
5 SINI 306 382 76 24.84
6 POLA 730 910 180 24.66
7 ARTO 1,735 2,160 425 24.50
8 ARTA 336 418 82 24.40
9 SLIS 4,350 5,350 1,000 22.99
10 BRAM 8,150 9,775 1,625 19.94
No Code Prev Close Change %
1 TGRA 418 314 -104 -24.88
2 DFAM 620 466 -154 -24.84
3 OMRE 1,350 1,015 -335 -24.81
4 BMSR 246 185 -61 -24.80
5 NICK 298 230 -68 -22.82
6 FORZ 384 298 -86 -22.40
7 BOSS 230 179 -51 -22.17
8 SKYB 106 83 -23 -21.70
9 ALKA 500 402 -98 -19.60
10 JIHD 650 525 -125 -19.23
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 248 240 -8 -3.23
2 BBRI 4,000 3,960 -40 -1.00
3 IPTV 505 500 -5 -0.99
4 MNCN 1,430 1,440 10 0.70
5 ANDI 226 238 12 5.31
6 BRPT 990 1,035 45 4.55
7 IRRA 800 705 -95 -11.88
8 SCMA 1,330 1,310 -20 -1.50
9 BHIT 71 71 0 0.00
10 TLKM 4,180 4,150 -30 -0.72