Portal Berita Ekonomi Minggu, 17 November 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:35 WIB. World Digital Competitiveness Ranking - Singapura 2, Malaysia 26, Thailand 40, Filipina 55, Indonesia 56
  • 08:27 WIB. Global Innovation Ranking - Singapura 10, Malaysia 35, Vietnam 42, Thailand 43, Filipina 54, Brunei Darussalam 71, Indonesia 85, Kamboja 98
  • 08:17 WIB. Interbank Rate - Indonesia (5,50%), Vietnam (4,16%), Malaysia (3,40%), Singapura (1,77%), Thailand (1,38%)
  • 08:00 WIB. Cadangan Emas - Filipina (197,3 ton), Thailand (153,8 ton), Singapura (127,4 ton), Indonesia (78,5 ton), Malaysia (38,8 ton), Kamboja (12,4 ton), Myanmar (7,2 ton)

Ditjen AHU Beri Pelatihan Pada Notaris Agar . . .

Ditjen AHU Beri Pelatihan Pada Notaris Agar . . . - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) untuk pertama kalinya. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Ditjen AHU sejak Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) sesuai Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, dicabut  Mahkamah Agung (MA).

 

Dirjen AHU Cahyo R Muzhar mengatakan program pelatihan yang diselenggarakan Kemenkumham melalui Ditjen AHU ini merupakan pertama kalinya untuk meningkatkan kualitas calon notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris nanti.

 

"Ujian pengangkatan notaris pada dasarnya wadah yang netral dalam proses pengangkatan notaris, baik bagi calon notaris lulusan perguruan tinggi negeri maupun swasta, namun karena kebijakan tersebut dicabut berdasarkan putusan dari MA, maka Kemenkumham melalui kebijakannya tetap memprogramkan suatu kegiatan bagi calon notaris melalui pelatihan," kata dia, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (30/10/2019).

 

Baca Juga: Menkumham: Ditjen AHU Sudah Terapkan WBK/WBBM dalam Sektor Pelayanan Publik 

 

Dia menjelaskan program pelatihan bagi calon notaris ini merupakan kewajiban moral dari pemerintah melalui Kemenkumham untuk bisa mengangkat notaris yang berkualitas. Dalam menjalankan tugasnya notaris memang dituntut untuk profesional, namun dalam prakteknya masih saja ditemukan notaris yang tidak menjalankan profesinya secara terhormat, bermartabat serta profesional sehingga sangat merugikan masyarakat.

 

"Kurangnya pemahaman, pengertian dan pengetahuan beberapa notaris dalam mengimplementasikan Undang-Undang atau peraturan lain tentang pembuatan akta, menyebabkan meningkatnya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan ataupun kode etik yang dilakukan oleh notaris," ujarnya.

 

Pelatihan terhadap calon notaris ini, kata dia, merupakan salah satu syarat calon notaris bisa diangkat menjadi notaris berdasarakan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Calon notaris wajib melampirkan sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris yang pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh Ditjen AHU.

 

"Melalui pelatihan ini diharapkan calon Notaris mampu, meningkatkan kemampuan calon notaris dalam pembuatan akta autentik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

 

Baca Juga: Kemenkumham Bakal Dorong Perbaikan Kinerja BHP

 

Cahyo berharap dari pelatihan ini calon notaris juga bisa memahami Online Single Submission (OSS), Registrasi pada aplikasi Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS), dan Pendirian Badan Hukum (CV, Firma dan PT), pendaftaran Fidusia, laporan wasiat. 

 

Dalam rangka Ease of Doing Business (EODB) atau kemudahan berusaha, sambung Cahyo, peran notaris saat penting untuk meningkatkan peringkat EODB Indonesia. Terlebih EODB saat ini merupakan program pemerintah Indonesia untuk membangun kekuatan ekonomi.

 

“Notaris merupakan ujung tombak pemerintah dalam program EODB atau kemudahan berusaha yang antara lain strarting business. Notaris harus berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam proses pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, atau online single submission (OSS) demi meningkatkan EODB Indonesia,” ungkapnya.

 

Selain itu, calon notaris juga harus bisa menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang menitik beratkan notaris sebagai garda terdepan dalam mengenali transaksi yang di duga mencurigakan dan berkewajiban untuk melakukan pelaporan terhadap transaksi yang diduga mencurigakan melalui aplikasi GRIPS di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

 

"Semoga nantinya para calon notaris mampu menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal sebagai notaris sesuai dengan etika profesi yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris, yang hasilnya dirasakan bagi masyarakat selaku pengguna jasa," harap Cahyo.

 

Pelatihan ini diikuti oleh 500 calon notaris dari seluruh Indonesia dan telah terdaftar dalam aplikasi online Ditjen AHU yakni AHU Online. Acara ini juga dihadiri Majelis Pengawas Pusat Notaris, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Kementerian Koordinator Perekonomian.

 

Baca Juga

Tag: Ditjen AHU Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Notaris

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Ist

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,770.39 3,732.68
British Pound GBP 1.00 18,217.14 18,034.47
China Yuan CNY 1.00 2,017.72 1,996.78
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,139.35 13,998.66
Dolar Australia AUD 1.00 9,604.86 9,506.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,805.75 1,787.60
Dolar Singapura SGD 1.00 10,391.23 10,282.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,592.88 15,432.12
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,408.72 3,372.36
Yen Jepang JPY 100.00 13,023.26 12,890.11

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6128.345 29.395 661
2 Agriculture 1385.589 -12.154 20
3 Mining 1478.551 26.308 49
4 Basic Industry and Chemicals 954.622 15.563 76
5 Miscellanous Industry 1178.252 -5.733 50
6 Consumer Goods 2066.971 -6.238 54
7 Cons., Property & Real Estate 508.022 -0.825 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1141.280 5.153 75
9 Finance 1264.100 13.290 90
10 Trade & Service 786.548 -7.094 165
No Code Prev Close Change %
1 CITY 180 242 62 34.44
2 MPOW 182 244 62 34.07
3 SINI 476 595 119 25.00
4 BOSS 240 300 60 25.00
5 ESIP 276 344 68 24.64
6 POLA 900 1,100 200 22.22
7 NICK 276 334 58 21.01
8 BRAM 11,725 14,050 2,325 19.83
9 KICI 340 400 60 17.65
10 HRTA 292 340 48 16.44
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 496 372 -124 -25.00
2 DEAL 1,150 865 -285 -24.78
3 PURE 1,130 850 -280 -24.78
4 ENVY 2,750 2,070 -680 -24.73
5 JSKY 730 550 -180 -24.66
6 IRRA 590 450 -140 -23.73
7 ARMY 90 71 -19 -21.11
8 RIMO 67 55 -12 -17.91
9 FORZ 326 268 -58 -17.79
10 POSA 71 60 -11 -15.49
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 242 244 2 0.83
2 BBRI 3,940 4,090 150 3.81
3 MNCN 1,405 1,410 5 0.36
4 TCPI 4,490 4,780 290 6.46
5 PURE 1,130 850 -280 -24.78
6 PSAB 264 262 -2 -0.76
7 RIMO 67 55 -12 -17.91
8 BRPT 1,025 1,075 50 4.88
9 SLIS 5,350 5,100 -250 -4.67
10 SKYB 89 79 -10 -11.24