Basarah Rekonsiliasi Nasional Perlu Parameter

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menghadiri diskusi publik bertema "Rekonsiliasi Nasional: Apa, Untuk Apa dan Bagaimana?" yang diinisiasi oleh Center for Dialogue and Cooperation Among Civilization/CDDC bertempat di kantor CDCC, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019. Beberapa narasumber yang hadir dalam acara tersebut adalah Ketua CDCC Prof Din Syamsuddin, Ketua Umum Partai PAN yang juga Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024 Zulkifli Hasan, Dosen Tetap Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia Chusnul Mar'iyah.

Baca Juga: Basarah: Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Mutlak Diperlukan

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah memaparkan kompetisi politik dapat  dikatakan sudah mencapai rekonsiliasi. Namun pembelahan yang berlatarbelakang ideologis tampaknya masih memerlukan perhatian khusus dan kearifan segenap stake holder dan seluruh komponen bangsa.

Ada beberapa hal yang menunjukkan hal tersebut. Pertama rekonsiliasi di tataran elite politik sudah cair. Sebagai salah satu parameternya adalah pelantikan Presiden-Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 telah dihadiri segenap kontestan pemilu. Sebelumnya rekonsiliasi juga telah ditunjukkan oleh serangkaian pertemuan yang melibatkan aktor-aktor politik utama.

Kedua, rekonsiliasi di tataran sosio-kultural. Ini lebih bagaimana menyadarkan dan memulihkan kondisi antar masyarakat kepada kondisi semula. Meskipun pelaksanaan Pemilu 2019 sudah usai, namun demikian segregasi di dalam masyarakat menjadi agenda mendesak yang harus dituntaskan. Hal ini perlu peran tokoh masyarakat dan tokoh agama mengingat karakter masyarakat Indonesia masih patron-klien.

Ketiga rekonsiliasi yang sifatnya ideologis. Hal ini terlihat jelas dengan adanya wacana di sebagian masyarakat yang mempersoalkan kembali relasi antara negara dan agama, antara Islam dan Pancasila, mempertentangkan bentuk NKRI dengan bentuk Khilafah. Bahkan berusaha mempraktikkan kembali politik Divide et Impera atau politik adu domba antara golongan Islam dan Nasionalis serta ingin memecah belah soliditas TNI dan Polri.