BKKBN: IKN Atasi Masalah Kependudukan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga punya peran strategis dalam rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Pemindahan IKN diyakini dapat mengatasi masalah kependudukan. Terlebih dengan adanya bonus demografi pada 2030 nanti.

Saat ini Pulau Jawa masih menempati posisi teratas dalam hal jumlah penduduk, yakni 56,56 persen. Kedua ditempati Sumatera sebesar 21,9 persen. Daerah-daerah lainnya kurang dari 10 persen. Jumlah tersebut diprediksi akan membengkak sepuluh tahun ke depan.

Baca Juga: Wah! Ibu Kota Baru Butuh Tambahan Kapasitas Pembangkit Listrik Sebesar 1.555 MW

BKKBN beberapa waktu lalu memprediksi Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2045, usia produktif (15-46 tahun) akan mendominas, sekitar 50-70 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Puncaknya akan terjadi pada tahun 2028-2031.

"Selama ini bonus demografi banyak dipengaruhi oleh kelahiran dan migrasi angkatan kerja. Dengan pemindahan pusat pemerintahan ke sana, dipastikan akan ada migrasi angkatan kerja ke daerah tersebut," kata Sekretaris Utama BKKBN, Nofrjial, di Jakarta, seperti dikutip dari Media Indonesia, Rabu (30/10/2019).

DKI Jakarta telah memikul beban berat sebagai ibu kota negara. Sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat aktivitas perekonomian, dan pusat hiburan. Ditambah lagi pencemaran udara yang tinggi, rawan bencana, dan penduduk yang padat.

Nofrijal yakin, pemindahan IKN akan menjadi salah satu solusi masalah kependudukan di Jakarta, Kaltim, dan daerah lain. Bahkan, bonus demografi dinilainya dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tumbuhnya potensi ekonomi baru di luar Jawa  akan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Menurut Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Racmatarwata, pemindahan sekitar 870 ribu aparatur sipil Negara (ASN) ke wilayah IKN akan mendorong pasar barang, jasa, dan industri rumah tangga. Migrasi ini juga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Bonus demografi yang tidak dikelola dengan baik malah akan menciptakan kesenjangan yang lebih besar,” pungkasnya.