Tindak Lanjuti Program 100 Hari, Kementan Temui Kementerian ATR/BPN

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyambangi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kedatangan SYL merupakan bagian dari upayanya merealisasikan program 100 hari kerjanya, yakni menyinergikan data pertanian, terutama luas baku sawah.

"Per 1 Desember kita akan sepakati bersama data akhir yang digunakan. Tidak ada lagi istilah data-data berbeda. Data pertanian hanya ada satu," ungkap SYL dalam keterangan tertulis yang diterima Warta Ekonomi, Kamis (31/10/2019).

Baca Juga: Syahrul Tegaskan Persiapkan War Room Kostra Tani di Kementan

SYL menegaskan berdasarkan hasil pertemuan tertutup, tim Kementan dan Kementerian ATR/BPN akan bersama-sama melakukan verifikasi terhadap sejumlah wilayah. Tidak hanya dua kementerian ini, verifikasi juga akan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG). "Perbedaan terjadi karena kita menggunakan citra satelit sehingga ada bias. Kita sekarang sudah satu data. Kita akan menggunakan citra satelit dengan deviasi rendah. Dengan demikian, kesalahannnya bisa kita perhitungkan," papar SYL.

SYL berjanji akan mengawal secara langsung proses verifikasi. Apalagi hasil akhir data ini akan digunakan dalam perumusan kebijakan pembangunan di sektor pertanian. "Dampak dari data akhir akan sangat besar, baik terhadap petani maupun masyarakat luas. Jadi, kita tidak boleh main-main. Apalagi ini menyangkut kebutuhan pangan 267 juta rakyat Indonesia,” ujar SYL.

Kunjungan SYL tidak hanya akan berhenti di Kementerian ATR/BPN. SYL sudah dijadwalkan akan berkunjung ke sejumlah kementerian/lembaga lainnya, seperti Kementerian Perdagangan serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. "Kita harus menyatu, urusan kita sama kok, yaitu negara dan rakyat,” tandas SYL.

Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, menyambut hangat kedatangan Menteri Pertanian ke kantornya. Sofyan memastikan tidak akan ada lagi perbedaan data karena semua pihak akan  duduk bersama memverifikasi data.

"Ternyata menggunakan data citra satelit itu ada deviasinya sehingga itu yang akan kita cek ke lapangan bersama-sama. Sekarang hasil ceknya sudah ada, tinggal kita rapatkan untuk kita sepakati,” jelas Sofyan.

Berdasarkan perhitungan tahun 2018, Lahan Baku Sawah Nasional seluas 7.105.145 hektare,  berkurang 645.854 hektare dibandingkan Lahan Baku Sawah Tahun 2013 seluas 7.750.999 hektare. Namun, Sofyan memastikan perhitungan tersebut akan berubah.

Hingga 31 Oktober 2019, Kementerian ATR/BPN sudah melakukan validasi terhadap 20 provinsi meliputi provinsi di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera, serta provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

"Kami memilih 20 provinsi tersebut karena mereka adalah daerah penghasil beras terbesar yang menjadi lumbung pangan nasional. Tiga belas provinsi lainnya akan kami periksa, tapi hasilnya sudah tidak signifikan lagi," terang Sofyan.