Menteri Basuki Segera Lelang Dini 3.500 Paket Proyek

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan mulai melaksanakan pelelangan dini pada awal November 2019. Langkah ini terkait dalam upaya  mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur tahun 2020.

"Presiden meminta agar seluruh pejabat dan staf Kementerian PUPR terus bekerja cepat, bekerja keras, dan kerja produktif. Jangan bekerja monoton hanya di kantor. Selalu monitor ke lapangan karena banyak sekali hal-hal bisa diselesaikan langsung di lapangan, bukan di kantor," kata Basuki di Auditorium Kementerian PUPR Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Baca Juga: Ikut Jokowi 2 Periode, Ini 5 Strategi Basuki Lanjutkan PR Kementerian PUPR!

Basuki mengungkapkan bahwa total paket yang akan dilelang dini sebanyak 3.500 paket atau 39% dari total rencana paket pekerjaan tahun 2020 sebanyak 9.000 paket. "Kita rencanakan agar bisa melaksanakan lelang dini mulai 4 November 2019," ucapnya.

Ia juga mengemukakan bahwa pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengadaan barang dan jasa (PBJ). Salah satunya dengan membentuk Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 provinsi di Indonesia yang menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Maret 2019 lalu.

"Dengan unit kerja, sumber daya manusia yang independen, dan proses bisnis lebih baik diharapkan proses dan hasil PBJ lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas, dan akuntabel," ujarnya.

Basuki mengatakan bahwa dalam periode lima tahun ke depan sejumlah pembangunan infrastruktur akan tetap dilanjutkan pembangunannya, bahkan dipercepat. Hal ini sesuai dengan visi Presiden yang salah satunya terkait infrastruktur.

"Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti yang disampaikan Bapak Presiden sesuai visinya yang kedua yakni mengoneksikan apa yang kita bangun dengan kawasan-kawasan khusus pariwisata, produksi, dan kawasan industri, contohnya Brebes, Magetan, dan Ngawi. Di samping itu, Kementerian PUPR juga melaksanakan pembangunan infrastruktur di kawasan pariwisata seperti Labuan Bajo dan Likupang," katanya.

Dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR juga akan melanjutkan dan memanfaatkan infrastruktur yang telah terbangun seperti 65 bendungan, jalan tol, jaringan irigasi, dan 10 juta SR air minum dengan menyambungkan ke kawasan-kawasan produksi rakyat antara lain kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pariwisata, pertanian, perkebunan, dan perikanan.