Portal Berita Ekonomi Minggu, 29 Maret 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:35 WIB. Gold Spot - 1.553 USD/troy ounce (23/3), 1.622 USD/troy ounce (24/3), 1.613 USD/troy ounce (25/3), 1.632 USD/troy ounce (26/3), 1.623 USD/troy ounce (27/3).
  • 10:34 WIB. Brent Oil - 27,03 USD/barel (23/3), 27,15 USD/barel (24/3), 27,39 USD/barel (25/3), 26,34 USD/barel (26/3), 24,93 USD/barel (27/3).
  • 10:31 WIB. WTI Oil - 23,36 USD/barel (23/3), 24,01 USD/barel (24/3), 24,49 USD/barel (25/3), 22,60 USD/barel (26/3), 21,51 USD/barel (27/3).
  • 10:29 WIB. IDR/USD - 16.575 (23/3), 16.500 (24/3), 16.305 (26/3), 16.140 (27/3).
  • 10:27 WIB. CNY/USD - 7,0925 (23/3), 7,0630 (24/3), 7,1148 (25/3), 7,0735 (26/3), 7,0963 (27/3).
  • 10:24 WIB. JPY/USD - 111,21 (23/3), 111,22 (24/3), 111,21 (25/3), 109,60 (26/3), 107,90 (27/3).
  • 10:22 WIB. USD/GBP - 1,1550 (23/3), 1,1759 (24/3), 1,1887 (25/3), 1,2203 (26/3), 1,2457 (27/3).
  • 10:20 WIB. USD/EUR - 1,0723 (23/3), 1,0789 (24/3), 1,0882 (25/3), 1,1030 (26/3), 1,1142 (27/3).

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, CIPS: Pemerintah Perlu Implementasikan IPR

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, CIPS: Pemerintah Perlu Implementasikan IPR - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Di tengah transformasi menuju industri 4.0, inovasi dan ekonomi berbasis pengetahuan agar dapat menghasilkan produk barang dan/atau jasa menjadi suatu keharusan. Maka dari itu, pemerintah harus memperhatikan dan mengiplementasikan intellectual property right (IPR) atau hak atas kekayaan intelektual yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Executive Director Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Rainer Heufers, mengatakan bahwa perlindungan dan jaminan hak kekayaan intelektual merupakan salah satu hal yang ada dalam isu property rights secara umum. Property rights atau hak atas kepemilikan dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki individu, sekelompok orang, masyarakat, negara atas sebuah sumber daya. Hak tersebut meliputi pengelolaan dan pemanfaatan.

Baca Juga: CIPS: Pemerintah Perlu Buka Pasar Baru dan Harmonisasi Regulasi

Beberapa hal yang harus dievaluasi terkait hak kepemilikan di Indonesia, di antaranya, adalah mengenai panjangnya rantai birokrasi, proses administrasi yang tidak efisien, serta mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Belum lagi adanya potensi tumpang tindih pada kepemilikan dan ketidakpastian hukum.

"Implementasi hak atas kekayaan intelektual dan property rights secara umum dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi karena ada jaminan atas kepastian hukum di dalamnya. Perlindungan atas objek yang lahir dari intelektualitas manusia juga merupakan pengakuan atas karya seseorang atau sebuah kelompok," kata Rainer dalam keterangan tertulis yang diterima Warta Ekonomi, Jumat (1/11/2019). 

Lanjutnya, Rainer mengatakan, ada beberapa hal yang harus dievaluasi terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia, di antaranya panjangnya rantai birokrasi, proses administrasi yang tidak rapi, serta mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Rainer juga menambahkan, perlindungan atas data pribadi juga penting untuk dilakukan. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi perlu segera disahkan untuk memperkuat perlindungan konsumen, khususnya dalam industri financial technology (fintech) karena seringkali data pribadi konsumen disalahgunakan dan diakses untuk kepentingan di luar transaksi keuangan yang mereka lakukan.

Dengan adanya undang-undang, bentuk penegakan hukum (law enforcement) yang terkait dengan penyalahgunaan data pribadi akan lebih jelas. Penyedia layanan tidak dapat semena-mena menggunakan atau meminta data pribadi milik konsumen di luar data yang diperlukan karena terdapat sanksi atau pidana jika melanggar.

Dalam Indeks Property Rights Internasional (International Property Rights Index) yang dirilis oleh Property Rights Alliance, Indonesia menduduki peringkat ke-65. Peringkat ini mengalami penurunan satu tingkat dari 2018 di peringkat 64. Tiga komponen yang ada dalam indeks ini adalah kondisi hukum dan lingkungan, hak atas kekayaan fisik, dan hak atas kekayaan intelektual.

Ada beberapa bidang yang dinilai dalam indeks ini, di antaranya, perlindungan atas hak milik, kemudahan dalam mengakses pinjaman, hukum, politik, dan ekonomi. Dalam bidang hukum dan politik, peringkat Indonesia memiliki kesempatan untuk naik kalau pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan strategi nasional antikorupsi. Dengan adanya strategi antikorupsi ini, tidak hanya pemerintah berusaha memberantas, tetapi juga melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindak korupsi di kalangan pemerintahan.

Baca Juga

Tag: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), International Property Rights Index (IPRI)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: (REUTERS/Kacper Pempel)

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,343.85 4,298.34
British Pound GBP 1.00 19,919.18 19,716.13
China Yuan CNY 1.00 2,306.18 2,282.75
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 16,311.15 16,148.85
Dolar Australia AUD 1.00 9,948.17 9,845.95
Dolar Hong Kong HKD 1.00 2,104.04 2,083.08
Dolar Singapura SGD 1.00 11,410.39 11,295.27
EURO Spot Rate EUR 1.00 18,010.77 17,829.95
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,812.80 3,766.06
Yen Jepang JPY 100.00 15,047.19 14,893.34
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4545.571 206.667 686
2 Agriculture 935.348 17.815 22
3 Mining 1191.831 20.200 49
4 Basic Industry and Chemicals 585.812 34.750 77
5 Miscellanous Industry 756.867 69.031 51
6 Consumer Goods 1624.014 58.453 57
7 Cons., Property & Real Estate 342.828 24.949 89
8 Infrastruc., Utility & Trans. 793.679 25.982 79
9 Finance 1009.594 53.086 92
10 Trade & Service 580.685 10.972 170
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 138 186 48 34.78
2 RIGS 162 218 56 34.57
3 KMTR 180 238 58 32.22
4 FORU 87 110 23 26.44
5 PEGE 160 200 40 25.00
6 BRIS 160 198 38 23.75
7 FPNI 59 73 14 23.73
8 BSDE 600 740 140 23.33
9 ADHI 456 560 104 22.81
10 RUIS 150 184 34 22.67
No Code Prev Close Change %
1 BAYU 1,075 1,000 -75 -6.98
2 ENVY 173 161 -12 -6.94
3 MREI 5,350 4,980 -370 -6.92
4 ASBI 290 270 -20 -6.90
5 NZIA 348 324 -24 -6.90
6 PRAS 160 149 -11 -6.88
7 SSIA 466 434 -32 -6.87
8 ITIC 4,080 3,800 -280 -6.86
9 DUCK 438 408 -30 -6.85
10 VINS 117 109 -8 -6.84
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,940 3,230 290 9.86
2 BBCA 26,400 27,550 1,150 4.36
3 TLKM 2,980 3,090 110 3.69
4 BBNI 3,590 3,990 400 11.14
5 ASII 3,620 4,080 460 12.71
6 BMRI 4,470 4,940 470 10.51
7 KLBF 950 1,010 60 6.32
8 ANTM 416 460 44 10.58
9 KAEF 1,300 1,250 -50 -3.85
10 PAMG 116 119 3 2.59