Gerindra Minta Jokowi Pilih Dewan Pengawas yang Amanah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Politikus Partai Gerindra Habiburokhman berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih orang yang tepat mengisi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga, mampu menjalankan amanah dengan baik.

"Kami berharap presiden bisa menunjuk dewan pengawas yang amanah, yang tidak mengintervensi KPK dan bisa bekerja profesional," katanya seperti dikutip dari iNews.id, Sabtu (2/11/2019).

Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, pemilihan Dewan Pengawas KPK secara langsung oleh presiden tidak melanggar hukum lantaran aturan itu merujuk pada Undang-Undang (UU) KPK yang baru Nomor 19 Tahun 2019.

Di mana dalam Pasal 69 A ayat (1) menyatakan, ketua dan anggota dewan pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden.

Baca Juga: Soal Perppu KPK, Ini Kata Mensesneg...

"Kalau mengacu UU KPK yang baru kan memang beliau berhak memilih Dewan Pengawas jadi enggak bisa dipersoalkan. Saat ini UU KPK yang baru sudah menjadi hukum positif, suka atau tidak tetap harus dilaksanakan. Jika kemudian UU tersebut dibatalkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi) maka akan disesuaikan," tuturnya

Habiburokhman mengajak semua pihak tidak berprasangka terlebih dahulu mengenai Dewan Pengawas KPK. "Kalau ketentuan UU tidak dilaksanakan justru akan timbul banyak masalah," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menuturkan akan menunjuk langsung Dewan Pengawas KPK. Pelantikan Dewan Pengawas bersamaan dengan lima pimpinan KPK terpilih pada Desember.