Portal Berita Ekonomi Minggu, 26 Januari 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Tekan Potensi Resesi, CIPS: Pemerintah Perlu Tingkatkan Kebijakan Pro Investasi

Tekan Potensi Resesi, CIPS: Pemerintah Perlu Tingkatkan Kebijakan Pro Investasi - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Beberapa lembaga dunia telah memprediksi adanya kemungkinan resesi akibat ekonomi global yang tidak menentu akhir-akhir ini. Menanggapi hal itu, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu terus meningkatkan kebijakan pro investasi untuk mendorong masuknya foreign direct investment ke dalam negeri.

Peneliti CIPS, Pingkan Audrine Kosijungan, mengatakan bahwa Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merevisi pertumbuhan ekonomi global dari 3,2% menjadi 2,9%. International Monetary Fund (IMF) juga merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada paruh pertama tahun ini yang berada di angka 3,2% dari yang semula 3,3% untuk tahun ini. Sementara itu, World Bank merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang semula dirilis berada pada angka 2,9% menjadi hanya 2,6%.

Baca Juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, CIPS: Pemerintah Perlu Implementasikan IPR

"Terjadinya revisi pada perkiraan pertumbuhan ekonomi global nampaknya sudah sangat jelas terjadi sebagai dampak dari volatilitas keadaan pasar di tengah gejolak ekonomi global. Ketegangan geopolitik dan beberapa faktor yang disebutkan sebelumnya memang bergerak sangat dinamis pada paruh pertama tahun ini sehingga membuat badan-badan ekonomi internasional tersebut melakukan proyeksi ulang berdasarkan dengan perkembangan situasi yang ada. Hal ini pun kian memperkuat premis akan adanya resesi global dalam waktu dekat," jelas Pingkan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (4/11/2019).

Meski beigitu, lanjutnya, langkah yang diambil pemerintah di bawah arahan Menteri Keuangan sudah menunjukkan langkah preventif pemerintah dalam menghadapi kemungkinan resesi. Kebijakan-kebijakan yang pro investasi perlu terus digalakkan demi terciptanya lapangan kerja yang memadai agar sebanding dengan banyaknya SDM yang tersedia.

"Sejalan dengan pidato Presiden tentang APBN 2020 cukup mencerminkan upaya pemerintah dalam menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Anggaran kedua terbanyak berada pada pos Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berurusan langsung terhadap pengadaan infrastruktur. Insentif perpajakan juga dibuat sedemikian rupa untuk menggaet lebih banyak investor," jelas Pingkan.

Lanjutnya, investasi-investasi padat karya sebaiknya menjadi fokus pemerintah di samping maraknya investasi padat modal yang memang sudah memasuki Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Dalam kurun waktu 2013-2014, rata-rata penyerapan tenaga kerja melalui investasi penanaman modal dalam negeri (PDMN) dan penanaman modal asing (PMA) mencapai 1,4 juta orang. Sementara pada 2018, angka serapan tenaga kerja justru mengalami penurunan di kisaran 930 ribu orang.

Dengan adanya anggaran yang memfokuskan pada peningkatan kualitas SDM, pemerintah juga perlu terus berupaya untuk menarik investasi industri padat karya sebanyak-banyaknya agar anggaran yang besar tersebut dapat memberikan dampak riil bagi angkatan kerja Indonesia dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga

Tag: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Investasi, Resesi, pemerintah

Penulis/Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Freepik

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,652.30 3,615.58
British Pound GBP 1.00 17,971.87 17,791.69
China Yuan CNY 1.00 1,975.11 1,955.32
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,700.16 13,563.84
Dolar Australia AUD 1.00 9,377.76 9,281.74
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,762.60 1,745.04
Dolar Singapura SGD 1.00 10,146.01 10,043.57
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,144.16 14,989.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,366.96 3,331.00
Yen Jepang JPY 100.00 12,517.28 12,390.46
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6244.109 -5.101 675
2 Agriculture 1373.668 -16.149 21
3 Mining 1477.166 -4.026 49
4 Basic Industry and Chemicals 971.995 6.046 77
5 Miscellanous Industry 1214.166 -14.289 51
6 Consumer Goods 2063.089 -15.731 57
7 Cons., Property & Real Estate 473.253 0.567 85
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1099.077 2.296 76
9 Finance 1378.649 3.256 92
10 Trade & Service 741.148 -4.067 167
No Code Prev Close Change %
1 INDO 147 198 51 34.69
2 RELI 130 170 40 30.77
3 LMAS 130 155 25 19.23
4 OMRE 930 1,100 170 18.28
5 KOTA 610 720 110 18.03
6 LPIN 256 298 42 16.41
7 INAF 810 925 115 14.20
8 SDPC 108 123 15 13.89
9 ALMI 308 348 40 12.99
10 PEGE 120 135 15 12.50
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 700 525 -175 -25.00
2 LMSH 446 338 -108 -24.22
3 POLA 171 145 -26 -15.20
4 GLOB 406 350 -56 -13.79
5 DMND 1,530 1,350 -180 -11.76
6 PCAR 324 288 -36 -11.11
7 IGAR 336 300 -36 -10.71
8 SKRN 520 466 -54 -10.38
9 NASA 620 560 -60 -9.68
10 KIOS 420 380 -40 -9.52
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,700 1,690 -10 -0.59
2 TOWR 830 825 -5 -0.60
3 INAF 810 925 115 14.20
4 BMRI 7,775 7,925 150 1.93
5 LMAS 130 155 25 19.23
6 TCPI 6,875 7,000 125 1.82
7 NIKL 695 675 -20 -2.88
8 BBCA 34,200 34,050 -150 -0.44
9 PGAS 1,915 1,880 -35 -1.83
10 BBRI 4,740 4,740 0 0.00