Portal Berita Ekonomi Minggu, 15 Desember 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:08 WIB. Peringkat Kemudahan Berbisnis - Singapura (2), Malaysia (12), Thailand (21), China (31), India (63), Vietnam (70), Indonesia (73), Filipina (95)
  • 08:55 WIB. Peringkat Anti Korupsi - Singapura (3), Malaysia (61), India (78), China (87), Indonesia (89), Filipina (99), Thailand (99), Vietnam (117)

Said Didu Tegur Sri Mulyani Soal BPJS, Katanya...

Said Didu Tegur Sri Mulyani Soal BPJS, Katanya... - Warta Ekonomi

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu mengunggah video tentang kisruh iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Uraian saya tentang BPJS yang seharusnya tidak mengancam rakyat," kata Said Didu lewat Twitternya yang dikutip pada Selasa, 5 November 2019.

Menurut dia, BPJS prinsipnya adalah mengubah pelayanan kesehatan selama ini semi komersial menjadi tanggungjawab negara. "Sehingga, semua diatur oleh negara termasuk harga obat, tarif rumah sakit termasuk tarif dokter juga diatur," ujarnya.

Konsekuensinya, kata dia, ini adalah pilihan bahwa negara mengambil tanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan. Dengan demikian, negara harus siap mengambil semua risiko terhadap pengambilan kebijakan tersebut.

"Sekarang terjadi defisit besar-besaran sehingga terjadi dinaikkan iuran BPJS," jelas dia.

Ia menjelaskan pelaksanaan BPJS ini mulai 2014 dan 2015 agak masif. Nah, pada 2015 itu perhitungan iuran kelas 3 untuk masyarakat kelas bawah termasuk ditanggung pemerintah. Saat itu, Rp38.000 perbulan perorang tapi pemerintah hanya menyiapkan dana Rp24.500 perorang perbulan sehingga terjadi defisit dan defisit ini bertambah terus.

"BPJS menerbitkan namanya peserta mandiri yaitu yang membayar sendiri, itu dulu Rp58.000. Itu oke-oke saja," katanya.

Tapi, Said mengatakan yang terjadi adalah mewajibkan seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta BPJS. Dengan regulasi itu maka pemerintah harus bertanggungjawab apabila terjadi gangguan terhadap BPJS Kesehatan.

"Karena tidak ada pilihan rakyat untuk mencari pelayanan lain, harus lewat BPJS," tutur dia.

Problemnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani justru mengancam bahwa apabila seorang tidak membayar iuran BPJS Kesehatan itu layanan publiknya bakal dihambat seperti sekolah, paspor, SIM dan lainnya.

"Ini menurut saya pelanggaran, karena kalau sudah peserta mandiri terserah masyarakat, dia punya pilihan untuk memilih pelayanan lain," katanya.

Ajukan class action

Said menambahkan, masyarakat bisa saja mengajukan gugatan class action terhadap kebijakan pemerintah tersebut, karena masyarakat punya hak.

"Kalau menurut saya seluruh kebijakan yang memaksa orang dan memberi sanksi, itu punya hak untuk itu (class action)," ujarnya.

Sangat menarik, sambungnya, mereka tidak paham bahwa pendidikan itu adalah hak setiap orang sehingga tidak bisa dihambat hanya karena persoalan tidak membayar iuran BPJS Kesehatan.

"Itu tidak rasional mengambil kebijakan seperti itu. Jadi dalam mengambil kebijakan, hak-hak dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dokumen-dokumen pribadi itu tidak boleh dihalangi. Ini arogansi dan bikin resah masyarakat," kata Said Didu.

Partner Sindikasi Konten: Viva

Baca Juga

Tag: BPJS Kesehatan, Said Didu, Sri Mulyani Indrawati

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,747.08 3,709.59
British Pound GBP 1.00 18,951.81 18,757.67
China Yuan CNY 1.00 2,014.21 1,993.88
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,051.91 13,912.09
Dolar Australia AUD 1.00 9,726.73 9,622.99
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,800.56 1,782.46
Dolar Singapura SGD 1.00 10,394.96 10,285.44
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,708.63 15,550.93
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,395.00 3,357.16
Yen Jepang JPY 100.00 12,830.45 12,701.63

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6197.318 57.921 668
2 Agriculture 1424.860 10.203 20
3 Mining 1528.809 26.762 50
4 Basic Industry and Chemicals 976.378 16.198 77
5 Miscellanous Industry 1215.025 42.951 50
6 Consumer Goods 2023.673 9.223 56
7 Cons., Property & Real Estate 506.323 -1.997 83
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1122.442 14.680 76
9 Finance 1313.749 10.641 90
10 Trade & Service 768.113 0.709 166
No Code Prev Close Change %
1 ZBRA 72 97 25 34.72
2 IFII 300 374 74 24.67
3 TAMU 260 324 64 24.62
4 DWGL 180 218 38 21.11
5 UNIT 153 182 29 18.95
6 TIRA 214 252 38 17.76
7 MEGA 5,750 6,750 1,000 17.39
8 BIRD 2,470 2,890 420 17.00
9 NICK 260 300 40 15.38
10 SINI 1,200 1,350 150 12.50
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 79 52 -27 -34.18
2 IBFN 318 246 -72 -22.64
3 YULE 199 154 -45 -22.61
4 AMAG 302 234 -68 -22.52
5 LMSH 398 310 -88 -22.11
6 BIKA 197 160 -37 -18.78
7 BVIC 119 98 -21 -17.65
8 BKSW 172 142 -30 -17.44
9 PEGE 230 190 -40 -17.39
10 HERO 875 725 -150 -17.14
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,485 1,590 105 7.07
2 IPTV 505 510 5 0.99
3 TLKM 3,950 3,990 40 1.01
4 BNLI 1,310 1,275 -35 -2.67
5 TCPI 6,175 6,200 25 0.40
6 REAL 266 298 32 12.03
7 ADRO 1,475 1,590 115 7.80
8 BBRI 4,250 4,280 30 0.71
9 ASII 6,550 6,850 300 4.58
10 ACES 1,590 1,550 -40 -2.52