Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tempatkan 800 Tentara di Ladang Minyak Suriah, AS Tuai Kecaman

Tempatkan 800 Tentara di Ladang Minyak Suriah, AS Tuai Kecaman Kredit Foto: Sindonews
Warta Ekonomi, Washington -

Presiden Donald Trump telah berjanji menarik seluruh pasukan Amerika Serikat (AS) dari Suriah meski tidak menyebutkan jadwalnya. Namun, sumber-sumber Pentagon mengatakan sebanyak 800 tentara Washington akan ditempatkan di negara itu untuk melindungi ladang minyak Suriah. Pemerintah Bashar al-Assad sebagai penguasa sah Suriah telah berulang kali menganggap keberadaan pasukan Amerika sebagai pendudukan. Sekutu rezim Assad, Rusia, juga telah mempertanyakan rencana Washington untuk mempertahankan pasukannya di ladang minyak dan menganggap eksploitasi minyak di negara itu sebagai tindakan ilegal.

Sumber-sumber Pentagon mengklaim pasukan AS akan menempati area besar kaya minyak yang membentang 150 km dari Deir ez-Zor ke al-Hasakah. Salah satu pejabat administrasi Trump dalam kondisi anonim juga mengatakan kepada The Associated Press bahwa sebanyak 800 tentara akan ditempatkan di Suriah, dengan sekitar 600 tentara ditempatkan di wilayah timur laut yang dikuasai Kurdi dan 200 tentara saat ini di al-Tanf. Senator Tim Kaine, seorang politisi Partai Demokrat asal Virginia, menyebut misi tentara AS itu sudah salah arah.

"Mempertaruhkan nyawa pasukan kita untuk menjaga rig minyak di Suriah timur tidak hanya sembrono, itu juga tidak diizinkan secara hukum," kata Kaine kepada The Associated Press.

Baca Juga: Militer AS Bangun Markas Baru Dekat Suriah, Ternyata Tujuannya...

"Presiden Trump mengkhianati sekutu Kurdi kami yang telah berperang bersama tentara Amerika dalam pertempuran untuk mengamankan masa depan tanpa ISIS, dan sebagai gantinya memindahkan pasukan kami untuk melindungi rig minyak," ujarnya, yang dilansir Military Times, Kamis (7/11/2019).

Pakar hukum mengatakan melindungi minyak di negara itu dari pasukan pemerintah Suriah atau entitas lain akan lebih sulit.

"AS tidak berperang dengan Suriah atau Turki, membuat penggunaan AUMF (Authorization for the Use of Military Force) menjadi sulit," kata Stephen Vladeck, profesor hukum keamanan nasional di University of Texas di Austin.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Shelma Rachmahyanti
Editor: Shelma Rachmahyanti

Bagikan Artikel: