Indonesia-Norwegia Siap Lanjutkan Kerja Sama di Bidang HAM

Warta Ekonomi, Oslo -

Indonesia dan Norwegia sepakat untuk melanjutkan kerja sama di bidang HAM. Kesepakatan itu dicapai dalam Dialog HAM Bilateral Indonesia-Norwegia ke-14 yang berlangsung di kota Tromso, Norwegia.

“Pertemuan tahunan Dialog HAM RI-Norwegia telah memberikan kontribusi besar dalam penguatan hubungan antar kedua negara. Lebih jauh, Indonesia tetap berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam melakukan kerja sama multilateral di bidang HAM,” kata Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Achsanul Habib.

Baca Juga: Tak Takut Urbanisasi Massal, Walkot Bogor: Itu Hak Asasi

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia, Todung Mulya Lubis menuturkan hal ini adalah bukti dari baiknya hubungan kedua negara.

"Hal ini merupakan bentuk nyata hubungan baik dan dan kerja sama kedua negara yang terus meningkat," kata Todung, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis (7/11/2019).

Pertemuan ini sendiri fokus pada beberapa agenda, yaitu hak-hak anak, kebebasan beragama atau kepercayaan dan kebebasan berbicara, serta beberapa isu multilateral yang berkaitan dengan HAM. Selain itu, dialog ini juga membahas isu-isu HAM kontemporer lain yang menjadi fokus dari kedua negara.

Dalam pertemuan itu, Indonesia menyampaikan berbagai capaian yang telah diraih dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Sebagai contohnya adalah upaya pemerintah mencegah pernikahan usia anak serta dinaikkannya angka minimal usia pernikahan anak perempuan, dari 16 tahun menjadi 19 tahun melalui putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019. Dalam konteks multilateral, Indonesia, yang baru terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022, menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan kesiapannya untuk menjadi bagian dari Dewan HAM PBB.

“Indonesia siap untuk bekerja sebagai bagian dari Dewan HAM dalam merealisasikan tujuan-tujuan bersama. Selain itu, Indonesia juga akan menjalankan perannya dalam memastikan tidak ada politisasi, double standard, dan selektivitas yang dapat memengaruhi kinerja dari Dewan HAM," tukas Achsanul.