PKS: Publik Menanti Ekspansi Ekonomi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Di tengah ekonomi global yang belum pasti, banyak yang merasa khawatir akan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tumbuh di sekitar angka 5%-an, belum memuaskan bagi banyak pihak. Apalagi, pemerintah pernah menjanjikan pertumbuhan ekonomi pada angka 7%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diharapkan. Penyebabnya, pertumbuhan yang lebih tinggi diharapkan dapat mempercepat perbaikan indikator-indikator sosial seperti angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tinggi juga diarahkan dapat menggiring Indonesia keluar dari jebakan ekonomi berpendapatan menengah (middle income trap).

Baca Juga: Ekonomi Cuma Tumbuh 5,02%, BI Tetap Acungi Jempol

Mengenai hal itu, Junaidi Auly (Anggota Komisi XI DPR RI, Kapoksi XI Fraksi PKS), ikut bicara. Menurut legislator asal Lampung tersebut, upaya mencapai pertumbuhan tinggi memang menghadapi berbagai tantangan, baik dari perkembangan global maupun kondisi ekonomi domestik. Perang dagang AS-China menyebabkan permintaan ekspor Indonesia cenderung melambat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan defisit neraca perdagangan Indonesia melebar. Selain itu, investasi ke Indonesia melambat karena likuiditas global yang makin seret karena imbas dari perang dagang itu.

"Kalau dari domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkendala oleh perlambatan kinerja sektor industri pengolahan. Dengan kontribusi sekitar 19% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan industri pengolahan cenderung menurun. Triwulan II Tahun 2019, pertumbuhan industri pengolahan hanya sekitar 3,5%," jelas Junaidi dalam keterangan tertulis yang diterima Warta Ekonomi, Kamis (7/11/2019).

Junaidi berharap kinerja sektor industri pada Triwulan III makin baik sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih tinggi, terutama pada industri-industri berbasis tenaga kerja besar seperti industri makanan-minuman.

"Kita sangat bergantung pada industri-industi penyerap tenaga kerja besar sehingga pemerintah harus meningkatkan dukungan (insentif) kepada sektor tersebut dan tentunya dengan memperhatikan rasionalitas," tutup Junaidi.