Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 November 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:20 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,04% terhadap Poundsterling pada level 1,2929 USD/Pound
  • 13:19 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,04% terhadap Euro pada level 1,1077 USD/Euro
  • 13:02 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,03% terhadap Yen pada level 108,58 Yen/USD
  • 12:57 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.471 USD/troy ounce
  • 12:55 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 62,27 USD/barel
  • 12:54 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 57,11 USD/barel
  • 12:03 WIB. IHSG - IHSG melemah 0,85% di akhir sesi I.

Misbakhun Curigai SMI Bawa Agenda Asing dalam Kebijakan Fiskal

Misbakhun Curigai SMI Bawa Agenda Asing dalam Kebijakan Fiskal - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencermati kebijakan fiskal Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, terutama bidang pajak dan cukai. Permintaan Misbakhun itu didasari pada tercantumnya nama Sri Mulyani dalam daftar anggota Gugus Tugas Kebijakan Fiskal untuk Kesehatan atau The Task Force on Fiscal Policy for Health Bloomberg Philantropies.

Baca Juga: Era Disrupsi Datang, Misbakhun Ingatkan Lulusan Perguruan Tinggi Tahan Banting

Misbakhun mengaku memperoleh sejumlah dokumen tentang rekomendasi kebijakan fiskal untuk Pemerintah Indonesia demi promosi kesehatan lewat peningkatan pajak, bea, cukai rokok dan alkohol, serta minuman mengandung gula. Legislator Partai Golkar itu menjelaskan, dokumen tersebut bisa dilihat di laman www.bloomberg.org.

Menurut Misbakhun, dalam dokumen itu tampak jelas arah kebijakan kenaikan cukai rokok dan penambahan objek cukai di Indonesia ternyata sesuai dengan paparan dan peta jalan (road map) Bloomberg. “Bu Menkeu Sri Mulyani menaikkan cukai rokok secara drastis tanpa sedikit pun berbicara dengan DPR,” ujar Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu menilai SMI -inisial kondang untuk Sri Mulyani- lebih memilih melaksanakan agenda Bloomberg yang notabene lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing ketimbang kepentingan rakyat sendiri. Menurut Misbakhun, kebijakan itu bertentangan dengan visi dan misi Presiden Jokowi tentang cita-cita Trisakti Bung Karno soal kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi.

"Bagaimana mungkin kebijakan negara mengadopsi kertas kerja LSM asing? Visi Misi Bapak Presiden Jokowi tentang kedaulatan dan kemandirian ekonomi malah dibelokkan oleh Menkeu SMI untuk mengikuti road map dan agenda asing," kata Misbakhun.

Task Force on Fiscal Policy for Health Bloomberg Philantropies dipimpin langsung oleh pengusaha Amerika Serikat Michael Bloomberg. Pada 2006, mantan wali kota New York itu meluncurkan Bloomberg Initiative dalam rangka kampanye mengurangi penggunaan tembakau. 

Oleh karena itu Misbakhun mengatakan, publik tak merasa heran bila agenda dan kepentingan asing mewarnai kebijakan pemerintahan.  Hanya saja, legislator yang dikenal getol mengadvokasi visi misi progresif Presiden Jokowi itu menyayangkan kebijakan SMI yang menjadikan rakyat kecil sebagai korban. 

"Jangan heran apabila di luar visi misi Pak Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia, ada juga agenda dan kepentingan asing,” ucap Misbakhun.

Politikus asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga meminta para petani tembakau yang dirugikan untuk menyalahkan LSM asing yang telah menyusupkan kepentingan mereka lewat Kementerian Keuangan. Menurutnya, kerugian akibat agenda titipan itu tidak hanya ditanggung petani tembakau, tetapi juga memunculkan efek berantai.

“Siapa yang dirugikan oleh kepentingan asing yang menginfiltrasi kebijakan itu? Yang jelas rakyat Indonesia. Yakni para petani tembakau, pedagang kecil, para buruh yang hidupnya tergantung pada komoditas tersebut," ujar politikus yang juga inisiator Rancangan Undang-Undang Pertembakauan itu.

Untuk diketahui, sebenarnya bukan pertama kalinya Bloomberg Initiative berusaha mengintervensi kebijakan menyangkut komoditas tembakau di Indonesia. Pada 2012, sejumlah media melaporkan lembaga itu telah mengucurkan dana USD 240.000 (setara Rp 2,256 miliar saat itu) kepada Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development (IFPPD). 

Tujuannya adalah agar para anggota DPR periode 2009-2014 bersedia membantu pembuatan undang-undang untuk mengontrol efek tembakau terhadap kesehatan. Proyek itu juga bertujuan mencari dukungan agar DPR mengakses dan meratifikasi Konvensi Antitembakau Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Dana lainnya dicairkan kepada IFPPD pada Oktober 2007 sebesar USD 164.717 (Rp 1,548 miliar) juga dengan tujuan yang sama. Pada Januari 2007, dana yang dicairkan adalah USD 28.753 (Rp 270,2 juta).

Pada Januari 2010, Bloomberg Initiative mengeluarkan dana USD 134.100 (Rp 1,260 miliar) dari  dengan tujuan agar DPR memasukkan RUU Kontrol Tembakau atas Kesehatan dan Ratifikasi Konvensi FCTC ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010.

IFPPD ini adalah sebuah lembaga yang di dalamnya terdapat sejumlah anggota DPR RI lintas partai yang aktif pada periode itu. Beberapa di antara mereka menjabat di Badan Legislasi (Baleg) DPR yang mengurusi aturan perundang-undangan.

Baca Juga

Tag: Partai Golongan Karya (Golkar), Mukhamad Misbakhun

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Ferry Hidayat

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,781.92 3,744.08
British Pound GBP 1.00 18,340.89 18,152.77
China Yuan CNY 1.00 2,014.74 1,994.55
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,182.56 14,041.44
Dolar Australia AUD 1.00 9,639.89 9,541.16
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,811.82 1,793.61
Dolar Singapura SGD 1.00 10,410.75 10,304.89
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,708.60 15,550.89
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,398.24 3,362.01
Yen Jepang JPY 100.00 13,072.69 12,939.03

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6155.109 3.019 662
2 Agriculture 1407.700 28.253 20
3 Mining 1487.759 2.187 49
4 Basic Industry and Chemicals 958.942 -7.373 76
5 Miscellanous Industry 1176.195 -3.763 50
6 Consumer Goods 2068.984 0.749 54
7 Cons., Property & Real Estate 500.869 -3.915 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1141.597 8.197 76
9 Finance 1281.736 2.705 90
10 Trade & Service 782.940 0.703 165
No Code Prev Close Change %
1 BMSR 118 157 39 33.05
2 MFMI 436 545 109 25.00
3 PICO 3,580 4,470 890 24.86
4 ITIC 1,050 1,270 220 20.95
5 EAST 91 110 19 20.88
6 TRUS 274 328 54 19.71
7 POLU 1,500 1,795 295 19.67
8 KOIN 150 174 24 16.00
9 JTPE 825 945 120 14.55
10 AMIN 290 328 38 13.10
No Code Prev Close Change %
1 COWL 117 77 -40 -34.19
2 CITY 165 111 -54 -32.73
3 VRNA 101 70 -31 -30.69
4 JSKY 312 234 -78 -25.00
5 PURE 480 360 -120 -25.00
6 ENVY 1,170 880 -290 -24.79
7 TGRA 210 158 -52 -24.76
8 ARTO 2,850 2,230 -620 -21.75
9 PNSE 450 360 -90 -20.00
10 POOL 1,160 940 -220 -18.97
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,420 1,415 -5 -0.35
2 MAMI 250 280 30 12.00
3 IPTV 510 510 0 0.00
4 BBRI 4,190 4,220 30 0.72
5 BHIT 68 68 0 0.00
6 BRPT 1,245 1,175 -70 -5.62
7 ESIP 535 530 -5 -0.93
8 TCPI 5,100 5,075 -25 -0.49
9 TLKM 4,020 4,090 70 1.74
10 TOWR 660 670 10 1.52