Soal Wamen Tambahan, Pengamat: Bisa Dibilang Politik Akomodatif

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wacana penambahan enam wakil menteri (wamen) baru pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin dinilai bertentangan atau kontraproduktif dengan kebijakan Jokowi yang ingin memangkas birokrasi agar lebih ramping, tidak berbelit-belit, dan tidak terjadi pemborosan anggaran negara.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan, penambahan enam wamen lagi sama sekali tidak dibutuhkan bagi bangsa ini, Menurutnya, adanya 12 wamen yang sebelumnya sudah dilantik saja dinilai sudah cukup gemuk. Apalagi jika ditambah enam wamen lagi.

"Inilah yang sebenarnya menjadi persoalan dari pemerintahan Jokowi. Kita tahu pascapelantikan 12 wamen, banyak partai pendukung Jokowi, salah satunya Hanura yang mengkritik tajam terkait Hanura yang tidak dapat jatah wamen, tidak dapat jatah apa-apa. Lalu banyak juga kritik yang lain dari para pendukungnya yang belum mendapatkan jabatan," kata Ujang Komarudin, Minggu (10/11/2019).

Baca Juga: Jokowi Enggak Mau Banyak Komentar Dulu soal Wamen Baru

Ujang mengatakan, apa yang dilakukan Jokowi ini hanyalah membangun sebuah politik akomodatif, yakni mengakomodasi kepentingan bagi mereka-mereka yang belum dapat jatah kekuasaan.

"Misalnya Hanura, PKPI, PBB yang belum dapat. Belum lagi relawan-relawan yang lain. Nah inilah yang sebetulnya yang membuat Jokowi ingin menambah wakil menteri. Jadi bukan karena kebutuhan, bukan demi bangsa negara, tapi membangun sebuah politik akomodatif. Tentu nanti mereka akan memberikan alasan pembenaran untuk diadakannya wakil menteri tambahan tersebut," paparnya.

Dikatakan Ujang yang juga Direktur Indonesia Political Review (IPR), dalam pidatonya saat dilantik untuk periode keduanya, Jokowi jelas-jelas menyatakan akan memangkmas eselon 3 dan 4 untuk birokrasi yang ramping dan efektif.

Baca Juga: Hingga Kini, Jokowi Belum Putuskan Jabatan Wamen Baru

"Nah dengan adanya penambahan wamen ya ini kontraproduktif. Perampingan jabatan eselon 3 dan 4, dan jangan salah juga ada pemangkasan anggaran di birokrasi di kementerioan dan lembaga agar tidak terjadi pemborosan. Di saat yang sama Jokowi membuat kebijakan yang menerabas kebijakanya sendiri yang bertantangan," urainya.

Rencana penambahan enam wamen baru, kata Ujang, tentu bakal menambah beban keuangan negara hanya demi untuk mengakomodir kepentingan politik yang belum terakomidasi.

"Ini sesungguhnya kalau kita ingin membangun pemerintahan yang sehat, ini justru tidak sehat. Hanya demi membangun politik akomodatif, lalu bertentangan dengan kebijakannya sendiri. Ini yang harus dikoreksi dari pemerintahan Jokowi," kritiknya.