Infrastruktur RI Masih Kalah dari Negara Asean, Swasta Solusinya?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dalam lima tahun terakhir, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah memang terlihat cukup masif. Namun sayangnya, hal tersebut tidak sejalan dengan kualitas infrastrukturnya.

Demikian diungkap oleh Direktur Utama Bahana Sekuritas Feb Sumandar dalam seminar Infrastructure Outlook Forum 2020 di Jakarta belum lama ini.

"Dengan pembangunan yang cukup agresif dilakukan, ternyata kualitas infrastruktur Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara lain di kawasan Asean," ujarnya melalui keteranganya kepada redaksi Warta Ekonomi.

Baca Juga: Jokowi Minta Libatkan Swasta di Proyek Infrastruktur, Basuki Nggak Suka?

Kenyataan inilah, disebut Feb, akan makin membuka ruang perbaikan infrastruktur dari sisi kualitasnya.

"Perbaikan infrastruktur masih akan berlanjut dengan tidak hanya mengandalkan anggaran negara semata, tapi perlu peran serta swasta untuk berpartisipasi dengan pola-pola pembiayaan yang feasible," terang Feb.

Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2020, pemerintah masih menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dengan rencana alokasi belanja mencapai Rp423,3 triliun atau naik 5,9% dari target alokasi belanja untuk sepanjang tahun ini, yang ditargetkan sebesar Rp399,7 triliun.

"Integrasi Tol Trans Jawa dan Sumatera serta dan rencana membangunan jalan baru sepanjang 837 km dalam RAPBN 2020 akan semakin meningkatkan kualitas infrastruktur ke depannya," paparnya.

Data World Bank memperlihatkan infrastruktur indeks Indonesia menunjukkan perbaikan dari peringkat 60 untuk periode 2016/2017, menjadi peringkat 52 pada periode 2017/2018. Peringkat Indonesia masih lebih baik bila dibanding India dengan peringkat 66 dan Filipina peringkat 97.

Untuk semakin meningkatkan peringkat dan kekompetitifan Indonesia ke depannya, Bappenas memperkirakan diperlukan total belanja infrastruktur sekitar Rp6.421 triliun untuk periode 2020–2024.

Dari perkiraan total kebutuhan pendanaan tersebut, pemerintah menargetkan sekitar 37% akan mengandalkan anggaran negara, BUMN diharapkan memberikan kontribusi sekitar 21% dan peran swasta sebagai mayoritas dengan porsi mencapai 42%.

Baca Juga: Swasta Dikasih 'Mainan' Infrastruktur oleh Jokowi, ini Kata Kadin

Feb bilang, "Peran BUMN untuk membiayai pembangunan infrastruktur hingga tahun ini, sudah cukup besar yang pada akhirnya memicu kenaikan rasio net gearing atau rasio utang terhadap modal menjadi 2,2 hingga semester I 2019, dari sebesar 0,7 pada 2015."

Menurutnya, di sinilah kerja sama seluruh pihak baik pemerintah, BUMN, maupun swasta diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan investasi yang bisa membuat swasta mau terlibat membiayai proyek infrastruktur yang bersifat komersial, ataupun swasta bekerja sama dengan BUMN untuk saling melengkapi.

"Ada banyak skema pembiayaan yang bisa dilakukan baik oleh swasta atau BUMN bekerja sama dengan swasta untuk membiayai pembangunan infrastruktur," tandasnya.