Karyawan Pertamina Nilai Ahok Cacat Persyaratan Bila Jadi Bos BUMN

Warta Ekonomi, Jakarta -

Karyawan PT Pertamina (Persero) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) memiliki beberapa pandangan terkait isu pergantian susunan direksi/komisaris PT Pertamina (Persero). Diketahui, beberapa waktu belakangan ini telah santer dikabarkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menjabat sebagai orang nomor satu di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Migas ini.

Marcellus Hakeng Jayawibawa yang merupakan Bid. Hubungan Antar/Inter Lembaga, Media & Komunikasi FSPPB mengatakan bahwa Pertamina adalah salah satu BUMN yang memiliki peran strategis, memiliki aset luar biasa, dan bertanggung jawab melayani hajat hidup rakyat banyak sehingga harus dipimpin oleh orang yang tepat.

Baca Juga: Labeli Ahok Residivis, Pentolan SP Pertamina Terancam!

"Bukan hanya profesional, jujur, bersih, berani, melainkan juga berintegritas tinggi yang sanggup memimpin dan memberikan contoh teladan yang baik bagi seluruh pekerja PT Pertamina (Persero)," jelas Marcellus dalam keterangan yang diperoleh, Senin (18/11/2019).

Dirinya kembali menuturkan, pemilihan pemimpin Pertamina harus dipilih dengan sangat hati-hati serta mempertimbangkan segala aspek seperti tertuang dalam Permen BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015, mulai dari latar belakang, pengalaman kerja, dan prestasinya di bidang korporasi, pemahaman terhadap isu-isu strategis dalam proses bisnis migas dari hulu ke hilir, berperilaku yang baik, berdedikasi yang tinggi untuk tercapainya visi dalam industri energi dunia, yang semua ini merupakan persyaratan materiil dalam menjadi pimpinan BUMN.

Sementara itu, terkait santernya rencana penempatan Ahok sebagai pimpinan BUMN Migas, menurutnya, dinilai akan berpotensi cacat persyaratan materiil karena rekam jejaknya tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak memiliki pengalaman dalam mengelola bidang bisnis migas dari hulu sampai hilir.

Pemilihan Basuki Tjahaja Purnama tersebut merupakan suatu preseden buruk bagi perusahaan karena rekam jejaknya tidak memenuhi kriteria dan akan mengganggu penegakan Good Corporate Governance (GCG) di Pertamina dan tertuang di dalam tata nilai perusahaan 6C yaitu clean, confident, commercial, competitive, customer focus, dan capable.

"Kami yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu menyatakan sikap penolakan terhadap rencana penempatan Basuki Tjahaja Purnama untuk menjadi salah satu pimpinan," tegasnya.

"Apabila sikap kami tidak mendapatkan tanggapan yang positif, kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga keberlangsungan bisnis PT Pertamina (Persero)," pungkasnya.