Portal Berita Ekonomi Kamis, 12 Desember 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:25 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup positif 1,31% pada level 26.994.
  • 16:25 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup positif 1,51% pada level 2.137.
  • 16:24 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup positif 0,14% pada level 23.424.
  • 16:23 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup negatif 0,30% pada level 2.915.
  • 16:23 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup positif 0,80% pada level 3.198.
  • 16:22 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka positif 0,53% pada level 7.254.
  • 16:20 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,07% terhadap Poundsterling pada level 1,3205 USD/GBP.
  • 16:19 WIB. Valas - Dollar AS tertahan terhadap Euro pada level 1,1130 USD/EUR.
  • 16:18 WIB. Valas - Yuan ditutup negatif 0,08% terhadap Dollar AS pada level 7,03 CNY/USD.
  • 16:17 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,09% terhadap Yen pada level 108,66 JPY/USD.
  • 16:15 WIB. Valas - Rupiah ditutup negatif 0,04% terhadap Dollar AS pada level Rp.14.032/USD.
  • 16:02 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.472 USD/troy ounce.
  • 16:02 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 63,99 USD/barel.
  • 16:01 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 58,84 USD/barel.
  • 16:01 WIB. IHSG - IHSG melemah 0,66% di akhir sesi II.

Penyusunan UU IKN Dikebut, Pakai Skema Omnibus Law

Penyusunan UU IKN Dikebut, Pakai Skema Omnibus Law - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Penyusunan landasan hukum pemindahan ibu kota negara yang baru dikebut. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas akan menggunakan mekanisme omnibus law (penyatuan regulasi).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, ada enam undang-undang yang akan disinkronkan melalui mekanisme omnisbus law. Yakni UU Ibu Kota, UU Perkotaan, UU Kawasan, dan UU Pemerintahan Daerah.

"Banyak peraturan perundang-undangan yang akan kami sinkronkan. Mungkin ada yang menggunakan mekanisme omnibus law," kata Suharso dalam rapat dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (20/11/2019), dikutip dari Rakyat Merdeka.

Baca Juga: Jokowi Ingin Ibu Kota Baru Mirip Dubai, DPR: Buat Regulasinya Dulu

Omnibus law adalah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar, dan mungkin mencabut atau mengubah beberapa UU. Tujuannya, untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah serta menyederhanakan peraturan agar tidak berbelit dan lebih tepat sasaran.

Suharso menilai penting untuk merevisi UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena merupakan syarat agar pemindahan bisa dilakukan.

"Kami mempersiapkan peraturan perundang-undangan, termasuk yang terkait dengan apa yang dimaksud dengan ibu kota negara agar nanti kalau sudah ditetapkan, ibu kota negara tidak digeser-geser lagi," kata Suharso.

Sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan baru akan memulai pembangunan ibu kota jika aspek legal dari pemindahan ibu kota baru telah selesai disusun. Pembangunan akan dilakukan secara paralel dengan aturannya.

"Tidak akan ada pembangunan sebelum ada legal (landasan hukum). Enggak mungkin dikerjakan karena tidak ada dasar hukumnya," kata Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga.

Baca Juga: Jokowi Minta Ibu Kota Tiru Silicon Valley

Dia memastikan, pembahasan dan penyelesaian dasar hukum akan dikebut. Ditargetkan selesai semester kedua 2020. "Mudah-mudahan kita bisa segera groundbreaking,"  katanya.

Aspek perencanaan dan pembiayaan, kata Danis, juga harus dipenuhi sebelum pembangunan dilakukan. "Perencanaan ini kan paralel, tapi kalau berimplikasi biaya enggak boleh mendahului aspek legal," katanya.

Baca Juga

Tag: Pemindahan Ibu Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera)

Penulis: Lili Lestari

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,763.16 3,725.51
British Pound GBP 1.00 18,659.16 18,472.10
China Yuan CNY 1.00 2,006.60 1,986.52
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,112.21 13,971.79
Dolar Australia AUD 1.00 9,717.67 9,619.58
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,808.65 1,790.43
Dolar Singapura SGD 1.00 10,404.93 10,298.36
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,723.82 15,563.18
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,398.89 3,361.03
Yen Jepang JPY 100.00 13,004.25 12,871.29

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6139.397 -40.702 668
2 Agriculture 1414.657 -3.491 20
3 Mining 1502.047 -1.615 50
4 Basic Industry and Chemicals 960.180 -10.011 77
5 Miscellanous Industry 1172.074 -1.378 50
6 Consumer Goods 2014.450 -24.760 56
7 Cons., Property & Real Estate 508.320 -7.882 83
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1107.762 -14.770 76
9 Finance 1303.108 -1.236 90
10 Trade & Service 767.404 -4.271 166
No Code Prev Close Change %
1 ZBRA 54 72 18 33.33
2 NZIA 620 775 155 25.00
3 IFII 240 300 60 25.00
4 AGAR 416 520 104 25.00
5 YULE 160 199 39 24.38
6 REAL 214 266 52 24.30
7 HDFA 125 154 29 23.20
8 LMAS 69 84 15 21.74
9 OMRE 860 1,040 180 20.93
10 PICO 2,890 3,430 540 18.69
No Code Prev Close Change %
1 HOTL 95 63 -32 -33.68
2 INAF 496 372 -124 -25.00
3 MPRO 2,780 2,090 -690 -24.82
4 BVIC 144 119 -25 -17.36
5 KOIN 185 153 -32 -17.30
6 LAND 1,195 1,000 -195 -16.32
7 TAMU 310 260 -50 -16.13
8 ASBI 296 250 -46 -15.54
9 UNIT 181 153 -28 -15.47
10 KAEF 1,385 1,195 -190 -13.72
No Code Prev Close Change %
1 IPTV 510 505 -5 -0.98
2 MNCN 1,525 1,485 -40 -2.62
3 TLKM 4,050 3,950 -100 -2.47
4 TCPI 5,725 6,175 450 7.86
5 BBRI 4,210 4,250 40 0.95
6 FILM 174 195 21 12.07
7 REAL 214 266 52 24.30
8 ANTM 825 835 10 1.21
9 TOWR 740 740 0 0.00
10 BNLI 1,255 1,310 55 4.38