Portal Berita Ekonomi Senin, 09 Desember 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:05 WIB. Tingkat Inflasi - India 4,62%, China 3,80%, Vietnam 3,52%, Brazil 3,27%, Indonesia 3,00%, Filipina 1,30%, Malaysia 1,10%, Thailand 0,21%
  • 09:55 WIB. Tingkat Pengangguran - (Brazil 11,60%), (India 8,50%), (Indonesia 5,28%), (Filipina 4,50%), (Tiongkok 3,61%), (Vietnam 2,71%), (Thailand 0,91%)
  • 09:47 WIB. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - (Indonesia 67,49%), (Vietnam 76,60%), (Malaysia 68,70%),  (Singapura 67,70%), (Filipina 61,47%), 

APKI Kecewa Kurangnya Sosialisasi Permendag No.84/2019

APKI Kecewa Kurangnya Sosialisasi Permendag No.84/2019 - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menyayangkan minimnya sosialisasi kepada pengusaha atas terbitnya Permendag No. 84 tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri. Regulasi baru tersebut akan diberlakukan secara mendadak pada 23 November 2019.

Ketua APKI, Aryan Warga Dalam, mengatakan Permendag tersebut baru disosialisasikan pada 11 November 2019 dan terbatas hanya kepada sektor industri tertentu saja. APKI baru menerima informasi terkait Permendag saat acara FGD KADIN tentang "Penumpukan Kontainer Limbah Di Pelabuhan Cukup Direekspor Atau Dilarang Impor" pada Selasa (12/11/2019) lalu. Dengan demikian, menurut APKI, peraturan tersebut diterbitkan secara tidak transparan dan tidak melalui uji publik.

Baca Juga: Bursa Pantau Pergerakan Distributor Kertas Foto Karena . . .

Beberapa pasal yang menjadi permasalahan dalam Permendag tersebut meliputi istilah homogen, bersih, ketentuan pengangkutan secara langsung (direct shipment), ketentuan eksportir teregistrasi yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal, dan lainnya.

"Pemerintah seharusnya melibatkan seluruh stakeholder sehingga transparan dalam proses penyusunannya serta harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada stakeholder yang akan menerapkannya sehingga peraturan yang dibuat dapat dilaksanakan pada level operasional di lapangan," kata Aryan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Selain itu, Aryan mengatakan diperlukan masa transisi dan persiapan yang optimal dengan memperhatikan berbagai faktor saat ini sehingga tidak menimbulkan kekacauan di lapangan. Dikhawatirkan, kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan multiplier effect yang merugikan bagi industri lainnya yang menggunakan bahan dasar kertas industri/kemasan, seperti industri makanan minuman, elektronika, sepatu, furniture, dan lain-lain yang memanfaatkan kemasan kertas untuk packaging.

Permasalahan skrap kertas daur ulang sebagai bahan baku kertas industri/kemasan akan mempengaruhi ekspor produk kertas yang kontribusinya pada tahun 2018 mencapai US$4,5 miliar.

APKI merupakan wadah organisasi 71 perusahaan industri pulp dan kertas dengan 48 di antaranya merupakan industri kertas yang menggunakan bahan baku kertas daur ulang.

APKI berharap pemerintah memberikan solusi yang tepat agar pemenuhan rantai pasok bahan baku terhadap industri kertas dapat berjalan lancar dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia maupun memberikan kontribusi peningkatan devisa dari ekspor kertas serta menjaga ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat pada umumnya.

Baca Juga

Tag: Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), pulp kertas

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Antara/FB Anggoro

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,762.12 3,724.29
British Pound GBP 1.00 18,565.06 18,378.94
China Yuan CNY 1.00 2,002.78 1,982.01
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,107.19 13,966.82
Dolar Australia AUD 1.00 9,654.96 9,557.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,801.85 1,783.73
Dolar Singapura SGD 1.00 10,372.93 10,268.21
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,671.68 15,514.34
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,387.89 3,351.77
Yen Jepang JPY 100.00 12,978.10 12,845.42

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6186.868 34.751 667
2 Agriculture 1434.346 37.746 20
3 Mining 1474.400 -6.728 50
4 Basic Industry and Chemicals 979.828 11.348 76
5 Miscellanous Industry 1201.074 10.720 50
6 Consumer Goods 2055.194 19.613 56
7 Cons., Property & Real Estate 510.207 10.418 83
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1137.751 -1.677 76
9 Finance 1298.193 3.365 90
10 Trade & Service 766.195 1.154 166
No Code Prev Close Change %
1 REAL 100 170 70 70.00
2 VRNA 67 90 23 34.33
3 KARW 62 79 17 27.42
4 VINS 121 152 31 25.62
5 MSKY 1,000 1,250 250 25.00
6 AGAR 392 490 98 25.00
7 KPAL 232 290 58 25.00
8 MKPI 13,500 16,200 2,700 20.00
9 BWPT 104 121 17 16.35
10 DART 276 312 36 13.04
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 326 246 -80 -24.54
2 MASA 466 390 -76 -16.31
3 PDES 730 615 -115 -15.75
4 FORZ 70 59 -11 -15.71
5 DWGL 230 194 -36 -15.65
6 YULE 150 131 -19 -12.67
7 FILM 190 167 -23 -12.11
8 BCAP 165 146 -19 -11.52
9 IKAI 115 102 -13 -11.30
10 ICON 83 74 -9 -10.84
No Code Prev Close Change %
1 IPTV 530 525 -5 -0.94
2 MNCN 1,390 1,395 5 0.36
3 TOWR 740 745 5 0.68
4 MAMI 326 246 -80 -24.54
5 ACES 1,550 1,485 -65 -4.19
6 WSKT 1,290 1,420 130 10.08
7 BBRI 4,220 4,170 -50 -1.18
8 BNLI 1,140 1,255 115 10.09
9 TLKM 4,060 4,100 40 0.99
10 ERAA 1,490 1,520 30 2.01