Pemerintah Izinkan Raksasa Teknologi China 'Jualan' Lagi di Amerika, Anggota Dewan Murka!

Warta Ekonomi, Surakarta -

15 senator Amerika Serikat (AS) mendesak Departemen Perdagangan menangguhkan penerbitan izin kepada perusahaan AS untuk berbisnis dengan Huawei dari China dengan alasan keamanan.

Melalui surat kepada Presiden Donald Trump, para senator meminta perpanjangan lisensi bisnis antara perusahaan AS dan Huawei ditangguhkan sementara.

"(Penangguhan dilakukan) sampai pemerintah bisa menjabarkan kriteria spesifik yang menunjukkan, lisensi yang diberikan akan berpotensi mengancam keamanan nasional atau tidak," tulis kelompok partisan dari Anggota Dewan AS itu, dikutip dari Reuters, Jumat (22/11/2019).

Baca Juga: Pemerintah AS Kembali Izinkan Ekspor ke Musuhnya, Begini Respon Microsoft

Sebelumnya, Administrasi Trump mulai mengeluarkan lisensi yang memungkinkan beberapa produsen memasok kembali penjualan ke raksasa teknologi China Huawei, Rabu (20/11/2019). 

Salah satu pejabat Departemen Perdagangan mengatakan, "dari sekitar 300 permintaan lisensi, setengahnya telah diproses, seperempat atau setengah di antaranya sudah disetujui sedangkan sisanya ditolak."

Surat permintaan penangguhan lisensi itu diajukan oleh Ketua Partai Demokrat, Chuck Schumer dan Senator Partai Republik, Tom Cotton, kemudian dilihat oleh pihak Reuters. Anggota Partai Republik Ben Sasse, John Cornyn, Josh Hawley, dan Rick Scott serta Anggota Partai Demokrat Elizabeth Warren, Richar Blumenthal, Ron Wyden, dan Cory Booker juga menandatangani surat tersebut.

"Huawei terus berpotensi menimbulkan ancaman serius bagi infrastruktur telekomunikasi AS dan keamanan nasional," tegas kelompok tersebut.

Sayangnya, Gedung Putih menolak menanggapi. Sementara itu, juru bicara Departemen Perdagangan menyebutkan, lisensi sementara itu dikeluarkan demi melegalkan kegiatan bisnis terbatas dengan Huawei.

"Itu tak menimbulkan risiko signifikan bagi keamanan nasional ataupun kebijakan luar negeri negara," imbuhnya.

Lisensi pun sudah ditinjau langsung oleh Departemen Perdagangan, Departemen Pertahanan, Departemen Negara, dan Departemen Energi.