Pemerintah Targetkan 80% Lulusan Perguruan Tinggi Siap Kerja pada 2024

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama pemerintah dari lima program prioritas lainnya.

Peningkatkan kualitas SDM diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang dinamis, produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri 4.0. Targetnya, pada 2024 Indonesia mampu menciptakan 80% lulusan perguruan tinggi siap kerja, sekitar 52% angkatan kerja telah memiliki pendidikan menengah ke atas, serta sekitar 2 juta orang adalah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang telah bersertifikat kompetensi.

Baca Juga: Temui Menteri Jepang, Erick Thohir Bahas Perdagangan, Investasi, dan Peningkatan Skill SDM

Target yang cukup tinggi ini didukung oleh alokasi anggaran, sesuai dengan amanat konstitusi, berupa anggaran pendidikan sebesar 20% dari total belanja negara setiap tahunnya atau secara nominal sekitar Rp508 triliun pada 2020. Sebesar Rp6.697 triliun akan digunakan untuk memperluas akses pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin untuk bisa meningkatan jenjang pendidikan ke bangku kuliah melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kuliah yang ditargetkan mencapai 819.000 mahasiswa, dengan mahasiswa baru sebesar 420.000 orang dan yang sedang berjalan sebanyak 399.000 mahasiswa.

Demi meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM menghadapi era industri 4.0, pemerintah merencanakan dan merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja, melalui kerja sama industri, perguruan tinggi dan pemerintah untuk memperkuat pendidikan vokasi. PT Karya Citra Nusantara tidak mau ketinggalan dalam merespons kebijakan peningkatan SDM ini melalui pembekalan basic course/diklat yang diberikan kepada karyawan oeprasional bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP). 

Sebagai tahap awal, STIP akan akan memberikan sekitar 12 basic course bagi seluruh karyawan operasional KCN sehingga karyawan menjadi terlatih dan pada akhirnya mendapat sertifikasi, sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh konvensi internasional bagi standar latihan, sertifikasi dan dinas jaga pelaut atau lebih dikenal dengan STCW 1978.

"’Selain itu, kami akan menyediakan fasilitas dan sarana bagi taruna STIP yang akan menjalankan KKN sebagai syarat untuk kelulusan, juga menjadi tempat untuk penelitian dan magang baik bagi taruna maupun dosen STIP,’" kata Direktur Utama KCN, Widodo Setiadi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

Penandatanganan kerja sama dengan STIP telah dilaksanakan di Jakarta, Jumat (22/11/2019). Ke depan, lanjut Widodo, KCN akan memberikan beasiswa bagi para taruna yang berasal dari daerah Marunda/Cilincing. Harapannya, beasiswa ini dapat menekan angka pengangguran di Indonesia.

Dalam 5 tahun terakhir pemerintah secara bertahap mampu memangkas angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 6,18% pada Agustus 2015 menjadi 5,28% pada Agustus 2019. Jumlah pengangguran terbesar masih didominasi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang tercatat sebesar 10,42%, sekolah menengah atas sebesar 7,92%, dan ketiga terbesar tamatan diploma I/II/III yang tercatat sebesar 5,99%.

Untuk makin menekan angka pengangguran ke depan, untuk yang pertama kali dalam sejarah Indonesia, pemerintah menghadirkan kartu prakerja demi meningkatkan kualitas pencari kerja yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kompetensi yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan industri.